BAB V — UNIT USAHA SYARIAH · BAB V Bagian Ketiga — Penutupan UUS
Pasal 47
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara wajib melaporkan penghentian kegiatan usaha UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah seluruh hak dan kewajiban UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d diselesaikan.(2) Pelaporan penghentian kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen pelaporan penghentian kegiatan usaha UUS sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada tabel 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:a. penelitian atas laporan pelaksanaan rencana penutupan UUS; danb. menetapkan keputusan pencabutan izin pembentukan UUS.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.