Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi IV

SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Satuan ringkas dari 67066 karakter. Baca satuan anak untuk melanjutkan teks.

1. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berdasarkan pendekatan berbasis risiko meliputi: a. identifikasi dan verifikasi calon Nasabah atau Nasabah; b. identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); c. penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi; d. pengelolaan risiko TPPU, TPPT dan PPSPM yang berkelanjutan terkait dengan Nasabah, negara/area geografis/yurisdiksi, produk/jasa/transaksi, atau jaringan distribusi (delivery channels); e. pemeliharaan d

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi IV SEOJK 16/SEOJK.07/2025

  • Romawi IV angka 1

    1. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berdasarkan pendekatan berbasis risiko meliputi:

  • Romawi IV angka 2

    2. Pedagang harus melakukan reviu atas kebijakan dan prosedur sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal sesuai kebutuhan Pedagang berdasarkan peni…

  • Romawi IV angka 3

    3. Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memperhatikan prinsip mengenali pengguna jasa (Know Your Costumer (KYC)).

  • Romawi IV angka 4

    4. PMPJ/KYC sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas CDD dan EDD, melalui CDD atau EDD:

  • Romawi IV angka 5

    5. CDD dilakukan oleh Pedagang pada saat:

  • Romawi IV angka 6

    6. CDD ulang dapat dilakukan oleh Pedagang apabila Pedagang menilai terdapat perubahan tingkat risiko yang disebabkan antara lain:

  • Romawi IV angka 7

    7. Sebelum pengembangan produk/jasa/layanan dan praktik usaha baru termasuk metode transaksi/jaringan distribusi (delivery channels) dan/atau penggunaan teknol…

  • Romawi IV angka 8

    8. Identifikasi Calon Nasabah dan Nasabah;

  • Romawi IV angka 9

    9. Verifikasi Calon Nasabah atau Nasabah

  • Romawi IV angka 10

    10. Identifikasi dan Verifikasi Calon Nasabah dan Nasabah Berisiko Tinggi atau PEP

  • Romawi IV angka 11

    11. Identifikasi dan Verifikasi Pemilik Manfaat (beneficial owner)

  • Romawi IV angka 12

    12. CDD Sederhana (Simplified CDD)

  • Romawi IV angka 13

    13. CDD Pihak Ketiga

  • Romawi IV angka 14

    14. Travel Rule Pedagang dalam memberikan jasa perpindahan atau transfer Aset Keuangan Digital, Pedagang wajib menerapkan prinsip Travel Rule sebagai berikut:

  • Romawi IV angka 15

    15. Penolakan Hubungan Usaha atau Pembekuan Transaksi dan Penutupan/Pemutusan Hubungan Usaha

  • Romawi IV angka 16

    16. Pengelolaan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang berkelanjutan

  • Romawi IV angka 17

    17. Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan Nasabah dan transaksi Nasabah

  • Romawi IV angka 18

    18. Pengkinian Data Nasabah

  • Romawi IV angka 19

    19. Tindak Lanjut Terhadap DTTOT dan/atau DPPSPM

  • Romawi IV angka 20

    20. Pemantauan Nasabah dan Transaksi Nasabah

  • Romawi IV angka 21

    21. Rekam Jejak Transaksi dan Penerimaan Nasabah

  • Romawi IV angka 22

    22. Pelaporan kepada Pejabat Senior, Direksi dan Dewan Komisaris

  • Romawi IV angka 23

    23. Kebijakan dan Prosedur Pelaporan kepada PPATK

  • Romawi IV angka 24

    24. Kebijakan dan Prosedur Pelaporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Pedagang harus memiliki kebijakan dan prosedur kewajiban pelaporan kepada Kepo…

Semua satuan turunan dalam Pustaka Hukum

PDF naskah resmi, halaman 23

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi XI SEOJK 16/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 3 Juli 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 03-07-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH