Romawi IV angka 19
SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
19. Tindak Lanjut Terhadap DTTOT dan/atau DPPSPM
a. Pedagang harus memelihara dan mengkinikan DTTOT dan/atau DPPSPM yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun pemeliharaan tersebut bertujuan untuk memastikan Pedagang tidak melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah atau melakukan Transaksi dengan Nasabah yang memiliki kesamaan identitas dan informasi dengan identitas dan informasi yang ada di dalam DTTOT dan DPPSPM.
b. Pedagang tidak diperbolehkan menyediakan, memberikan, atau meminjamkan dana kepada atau untuk kepentingan orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM. Adapun yang dimaksud dengan dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draft, surat pengakuan utang, dan Aset Keuangan Digital.
c. Pedagang harus melakukan:
1) identifikasi dan memastikan kesesuaian identitas dan informasi lain (antara lain tempat tanggal lahir dan alamat Nasabah) mengenai Nasabah dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM; dan
2) mitigasi risiko atas kemungkinan terjadinya false positive atau false negative, sejak Pedagang menerima DTTOT dan/atau DPPSPM. Adapun yang dimaksud dengan "false positive" adalah kesalahan pelaksanaan Pemblokiran secara serta merta yang dilakukan oleh Pedagang yang dikarenakan sistem informasi Nasabah pada Pedagang menemukan adanya kesesuaian sebagian informasi Nasabah yang berada dalam database Nasabah yang ada di Pedagang dengan identitas orang perseorangan atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM. Yang dimaksud dengan ”false negative” adalah kesalahan tidak dilakukannya Pemblokiran secara serta merta oleh Pedagang yang dikarenakan sistem informasi Nasabah pada Pedagang menemukan adanya kesesuaian atas sebagian informasi Nasabah yang berada dalam database Nasabah yang ada di Pedagang dengan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM, namun kurang memperhatikan adanya kesesuaian seluruh informasi.
d. Dalam hal terdapat kesesuaian identitas dan informasi lain terkait Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM, Pedagang harus melakukan Pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), dengan perlu mengacu pula pada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal tersebut. Dalam hal dilakukan Pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan, hak-hak bagi Nasabah yang diblokir tetap diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pedagang, namun hak-hak tersebut tetap termasuk dalam objek yang dilakukan Pemblokiran.
e. Pemblokiran dilakukan terhadap dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang diperoleh dengan cara apapun dan dalam hal apapun, oleh Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), baik sepenuhnya maupun secara bersama-sama dengan pihak lain.
f. Dalam hal terdapat kesesuaian identitas dan informasi lain terkait calon Nasabah, Nasabah, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM, Pedagang harus melaporkannya sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK.
g. Pedagang yang melakukan Pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan terkait DTTOT harus:
1) membuat berita acara Pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan; dan
2) menyampaikan laporan Pemblokiran secara serta merta dimaksud dengan melampirkan berita acara Pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
h. Pedagang yang melakukan Pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan terkait DPPSPM harus:
1) membuat berita acara Pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan; dan
2) menyampaikan laporan Pemblokiran secara serta merta dimaksud dengan melampirkan berita acara Pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan dimaksud kepada PPATK dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
i. Dalam hal tidak ditemukan kesesuaian identitas dan informasi lain terkait Nasabah dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTTOT, Pedagang harus membuat dan menyampaikan laporan nihil kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
j. Dalam hal tidak ditemukan kesesuaian identitas dan informasi lain terkait Nasabah dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DPPSPM, Pedagang harus membuat dan menyampaikan laporan nihil kepada PPATK dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
k. Pedagang harus mengidentifikasi, menilai, memahami, dan memitigasi risiko penghindaran sanksi (sanction evasion) terkait DTTOT dan/atau DPPSPM yang dilakukan oleh Calon Nasabah, Nasabah, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
l. Adapun yang dimaksud dengan penghindaran sanksi (sanction evasion) adalah upaya penghindaran sanksi yang dilakukan pihak yang identitasnya tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM yang melakukan hubungan usaha dan/atau transaksi keuangan dengan atau atas nama pihak lain dengan tujuan untuk menghindari terdeteksinya Transaksi Keuangan Mencurigakan. Sebagai contoh, adanya calon Nasabah, Nasabah, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang melakukan hubungan usaha dan/atau transaksi melalui modus:
1) dilakukan untuk kepentingan dan/atau atas arahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pihak yang tercantum identitasnya dalam DTTOT dan/atau DPPSPM;
2) dikendalikan oleh pihak yang tercantum identitasnya dalam DTTOT dan/atau DPPSPM; dan/atau
3) dilakukan untuk membantu pihak yang tercantum identitasnya dalam DTTOT dan/atau DPPSPM dalam rangka penghindaran sanksi.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi IV angka 19 SEOJK 16/SEOJK.07/2025
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi XI SEOJK 16/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 3 Juli 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 03-07-2025
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.