Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi IV angka 20

SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

20. Pemantauan Nasabah dan Transaksi Nasabah a. Pedagang harus melakukan kegiatan pemantauan yang paling sedikit mencakup: 1) informasi dan dokumen Nasabah; 2) transaksi Nasabah; dan 3) hubungan usaha/transaksi dengan Nasabah Berisiko Tinggi atau PEP. b. Pemantauan yang dilakukan oleh Pedagang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) pemantauan dilakukan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi Nasabah dengan profil risiko Nasabah; 2) pemantauan mencakup analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil risiko Nasabah; 3) apabila diperlukan, Pedagang dapat meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah dengan memperhatikan ketentuan anti-tipping off; dan 4) Ketentuan anti-tipping off adalah ketentuan yang melarang Pedagang memberitahukan kepada Nasabah atau pihak lain manapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. c. Kegiatan pemantauan profil dan transaksi Nasabah dilakukan secara berkesinambungan meliputi kegiatan: 1) memastikan kelengkapan informasi dan dokumen Nasabah; 2) meneliti kesesuaian antara profil transaksi dengan profil Nasabah; dan 3) meneliti kemiripan atau kesamaan nama dan informasi dengan nama dan informasi yang tercantum dalam: a) DTTOT; b) DPPSPM; dan c) dokumen atau informasi yang memuat nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang. d. Sumber informasi yang dapat digunakan untuk memantau Nasabah yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dapat diperoleh antara lain melalui: 1) data yang dikeluarkan oleh pihak berwenang seperti PPATK; 2) data publik yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang terkait; atau 3) data publik yang tercantum dalam media massa seperti koran, majalah, televisi, dan internet. e. Pedagang harus melakukan klasifikasi transaksi dan Nasabah yang membutuhkan pemantauan khusus. Pemantauan terhadap transaksi Nasabah harus lebih ketat apabila terdapat Nasabah Berisiko Tinggi. f. Dalam hal Pedagang melakukan pemantauan profil dan transaksi Nasabah secara elektronik, Pedagang harus memastikan bahwa Sistem Elektronik yang digunakan dapat: 1) mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik dan/atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah; dan 2) menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk antara lain penelusuran atas identitas Nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah, dan denominasi transaksi, serta sumber dana transaksi. g. Pedagang dapat melakukan pemantauan profil dan transaksi secara elektronik dengan menggunakan regulatory technology antara lain dengan memanfaatkan algoritma, parameter tertentu, artificial intelligence, dan machine learning. h. Pedagang harus menatausahakan dan mendokumentasikan proses pemantauan profil dan transaksi Nasabah. i. Penatausahaan dan pendokumentasian pemantauan profil dan transaksi Nasabah dapat dilakukan secara manual dalam bentuk tertulis melalui dokumen formal seperti memo, nota, atau catatan maupun melalui format data atau dokumen elektronik dalam database Pedagang.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi IV angka 20 SEOJK 16/SEOJK.07/2025

PDF naskah resmi, halaman 46

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi XI SEOJK 16/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 3 Juli 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 03-07-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH