Romawi IV angka 9
SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
9. Verifikasi Calon Nasabah atau Nasabah
a. Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah atau transaksi dengan Nasabah, Pedagang harus melakukan verifikasi atas informasi yang telah diberikan pada saat identifikasi melalui dokumen pendukung calon Nasabah atau Nasabah.
b. Dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah, verifikasi dilakukan dengan:
1) pertemuan langsung (face to face) dengan calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha;
2) mencocokkan kesesuaian profil calon Nasabah, foto wajah (swafoto), dan foto identitas Nasabah;
3) mencocokkan kesesuaian dokumen identitas sidik jari, dan/atau foto wajah (swafoto) dengan dokumen identitas atau dokumen lainnya yang mencantumkan tanda tangan, tanda tangan elektronik, sidik jari, dan/atau foto wajah (swafoto);
4) meminta kepada calon Nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang apabila timbul keraguan terhadap dokumen identitas yang ada;
5) Dalam hal diperlukan, melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan. Pengecekan silang dilakukan dengan cara, antara lain:
a) menghubungi calon Nasabah melalui telepon rumah atau kantor;
b) menghubungi pejabat sumber daya manusia tempat calon Nasabah bekerja apabila pekerjaan calon Nasabah adalah pegawai suatu perusahaan atau instansi;
c) melakukan konfirmasi atas penghasilan calon Nasabah dengan mensyaratkan rekening koran dari bank atau penyedia jasa keuangan lain; atau
d) melakukan analisis informasi geografis untuk melihat kondisi hutan melalui teknologi remote sensing terhadap calon Nasabah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan; dan/atau
6) memastikan bahwa calon Nasabah tidak memiliki rekam jejak negatif dengan melakukan verifikasi identitas calon Nasabah menggunakan sumber independen lainnya antara lain:
a) DTTOT yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b) DPPSPM; atau
c) data lainnya seperti identitas pemberi kerja dari calon Nasabah, rekening telepon, dan rekening listrik.
c. Penyelesaian proses verifikasi identitas calon Nasabah atau Nasabah dilakukan sebelum membuka hubungan usaha dengan calon Nasabah atau transaksi dengan Nasabah.
d. Dalam kondisi tertentu, proses verifikasi dapat diselesaikan kemudian setelah dilakukannya hubungan usaha atau transaksi. Contoh: dokumen identitas yang dipersyaratkan masih dalam proses pengurusan sehingga tidak dapat dipenuhi pada saat akan melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah atau Nasabah.
e. Dalam hal proses verifikasi diselesaikan kemudian setelah dilakukannya hubungan usaha atau transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Pedagang harus melakukan mitigasi risiko yang memadai, contohnya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
1) meminta dokumen yang dapat membuktikan bahwa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan masih dalam proses pengurusan; Contoh:
a) untuk Nasabah korporasi dan perikatan lainnya berupa dokumen bukti pengurusan izin usaha yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang, dan/atau dokumen bukti pengurusan nomor pokok wajib pajak dari instansi pemerintah yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pajak; atau
b) untuk Nasabah orang perseorangan berupa dokumen yang membuktikan bahwa akta pewarisan atau akta jual beli sebagai dokumen sumber dana sedang dalam proses pengurusan oleh notaris/pejabat pembuat akta tanah;
2) memberlakukan pembatasan layanan dan/atau transaksi yang diberikan oleh Pedagang; dan/atau
3) Pedagang meminta calon Nasabah untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dalam jangka waktu tertentu.
f. Pedagang dapat melakukan proses verifikasi calon Nasabah atau Nasabah secara elektronik sepanjang Sistem Elektronik yang digunakan Pedagang mampu untuk memverifikasi kebenaran identitas dari calon Nasabah atau Nasabah.
g. Dalam hal Pedagang melaksanakan proses verifikasi secara elektronik, maka Pedagang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Pedagang dapat melakukan verifikasi secara elektronik dengan cara pertemuan langsung tatap muka verifikasi face to face) dengan ketentuan sebagai berikut:
a) verifikasi face to face secara elektronik dapat dilakukan melalui sarana elektronik milik Pedagang atau milik pihak ketiga;
b) dalam hal verifikasi face to face dilakukan melalui sarana elektronik milik Pedagang, maka pelaksanaannya menggunakan perangkat lunak milik Pedagang dengan perangkat keras milik Pedagang atau perangkat keras milik Nasabah atau calon Nasabah;
c) dalam hal verifikasi face to face dilakukan menggunakan sarana elektronik milik pihak ketiga, maka pihak ketiga diwajibkan untuk mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di sektor jasa keuangan;
d) verifikasi face to face melalui sarana elektronik milik Pedagang dilakukan dalam bentuk sarana elektronik yang setara dengan video banking secara real time dan daring mempertemukan secara elektronik pegawai/pejabat Pedagang dengan calon Nasabah atau Nasabah. Contoh: Fitur video call pada aplikasi yang dimiliki Pedagang yang terhubung langsung secara real time dan daring dengan pegawai/pejabat Pedagang melalui smartphone, komputer, dan/atau tablet milik calon Nasabah atau Nasabah;
e) verifikasi face to face melalui sarana elektronik milik pihak ketiga dilakukan dalam bentuk yang setara dengan video banking secara real time dan daring mempertemukan secara elektronik pegawai/pejabat Pedagang dengan calon Nasabah atau Nasabah;
f) verifikasi face to face secara elektronik milik Pedagang atau pihak ketiga tidak boleh dilakukan dengan menggunakan provider yang secara umum menyediakan sarana elektronik, seperti whatsapp call, line call, dan skype; dan
g) untuk memberikan tambahan keyakinan bagi Pedagang dalam melaksanakan proses verifikasi face to face melalui sarana elektronik milik Pedagang atau pihak ketiga, Pedagang dapat menambahkan penggunaan mekanisme dan/atau teknologi pendeteksi gerak untuk memastikan bahwa calon Nasabah atau Nasabah adalah subjek yang hidup dan tidak terdapat upaya penipuan identitas. Contoh: mekanisme pendeteksi gerak pada proses verifikasi face to face secara elektronik antara lain pejabat/pegawai Pedagang meminta calon Nasabah atau Nasabah bergerak secara acak ke berbagai arah (misalnya menggerakkan wajah 45 derajat atau 90 derajat ke kiri atau ke kanan), meminta calon Nasabah atau Nasabah untuk memperlihatkan area sekitar tempat calon Nasabah atau Nasabah pada saat melakukan verifikasi, dan/atau menyampaikan pertanyaan yang sifatnya konfirmasi kebenaran informasi atau identitas kepada calon Nasabah atau Nasabah.
2) Proses verifikasi face to face dapat dikecualikan dengan proses verifikasi tanpa tatap muka (verifikasi non-face to face) dengan ketentuan sebagai berikut:
a) verifikasi non-face to face dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak milik Pedagang dengan perangkat keras milik Pedagang atau perangkat keras milik Nasabah atau calon Nasabah. Contoh: perangkat lunak milik Pedagang dan perangkat keras milik Nasabah atau calon Nasabah yang digunakan untuk verifikasi non-face to face antara lain:
(1) aplikasi milik Pedagang yang dapat diakses dengan perangkat gawai (mobile device) antara lain smartphone dan/atau komputer tablet; dan/atau
(2) situs web (website) Pedagang yang dapat diakses melalui perangkat elektronik calon Nasabah atau Nasabah antara lain komputer dan/atau laptop.
Pedagang harus memastikan perangkat keras milik calon Nasabah atau Nasabah dilengkapi dengan fitur pendukung verifikasi seperti kamera, pemindai, perekam, dan/atau pelacak lokasi;
b) verifikasi non-face to face diwajibkan untuk memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 (dua) faktor otentikasi yang mencakup:
(1) what you have, yaitu dokumen identitas yang dimiliki oleh calon Nasabah yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik; dan
(2) what you are, yaitu data biometrik antara lain dalam bentuk sidik jari, iris mata milik calon Nasabah, dan/atau teknologi pengenalan wajah.
Akses data kependudukan dapat diperoleh dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan, yang dapat diakses melalui web service, web portal, dan card reader. Akses data kependudukan melalui web service dan web portal contohnya adalah Pedagang bekerjasama dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil untuk memperoleh hak akses data kependudukan dan tidak menyimpan data perseorangan. Contoh akses data kependudukan lainnya adalah melalui pihak yang memanfaatkan data administrasi kependudukan yang memenuhi 2 (dua) faktor otentikasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) dimana pihak tersebut memperoleh sertifikasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi; dan
c) untuk memberikan tambahan keyakinan bagi Pedagang dalam proses verifikasi non-face to face sebagaimana dimaksud pada huruf b), Pedagang dapat:
(1) menambahkan faktor otentikasi lain yaitu what you know, yang antara lain dapat berupa personal identification number (PIN), password, onetime password (OTP), e-mail verifikasi, dan/atau challenge-response; dan/atau
(2) menambahkan penggunaan teknologi pendeteksi gerak untuk memastikan bahwa calon Nasabah atau Nasabah adalah subjek yang hidup dan tidak terdapat upaya penipuan identitas;
3) Untuk memberikan tambahan keyakinan bagi Pedagang, verifikasi yang dilakukan secara elektronik oleh Pedagang dapat memanfaatkan teknologi artificial intelligence atau algoritma lainnya yang dipadankan dengan database Pedagang.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi IV angka 9 SEOJK 16/SEOJK.07/2025
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi XI SEOJK 16/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 3 Juli 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 03-07-2025
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.