Romawi IV angka 8
SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
8. Identifikasi Calon Nasabah dan Nasabah;
a. Pedagang berkewajiban mengidentifikasi dan mengklasifikasikan calon Nasabah atau Nasabah ke dalam kelompok orang perseorangan (natural person), korporasi (legal person), dan perikatan lainnya (legal arrangement).
b. Pedagang harus memiliki kebijakan tentang penerimaan dan identifikasi calon Nasabah atau Nasabah.
c. Kebijakan penerimaan dan identifikasi calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit harus mencakup hal sebagai berikut:
1) permintaan informasi mengenai calon Nasabah, bukti identitas serta informasi dan/atau dokumen pendukung dari calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di sektor jasa keuangan;
2) penelitian atas kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1);
3) permintaan lebih dari satu jenis dokumen identitas calon Nasabah yang dikeluarkan pihak yang berwenang, jika terdapat keraguan terhadap kartu identitas yang ada;
4) apabila diperlukan dapat dilakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti identitas dan dokumen pendukung calon Nasabah;
5) larangan untuk membuka atau memelihara nama user/pengguna anonim atau nama fiktif; dan
6) identifikasi terhadap transaksi atau hubungan usaha dengan calon Nasabah yang berasal atau terkait dengan negara yang belum memadai dalam melaksanakan Rekomendasi FATF yang dapat dilihat dari rilis resmi pada laman (website) FATF yang diterbitkan secara berkala.
d. Pedagang dapat melakukan penerimaan dan identifikasi calon Nasabah atau Nasabah secara elektronik sepanjang Sistem Elektronik Pedagang mampu untuk mengidentifikasi identitas dari calon Nasabah atau Nasabah.
e. Dalam pelaksanaan penerimaan dan identifikasi calon Nasabah atau Nasabah secara elektronik, Pedagang tetap harus memperhatikan pedoman penerimaan dan identifikasi calon Nasabah atau Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
f. Dalam hal penerimaan dan identifikasi calon Nasabah dilakukan secara elektronik, pelaksanaannya dapat dilakukan antara lain melalui pengisian formulir elektronik dan penyampaian salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di sektor jasa keuangan dalam bentuk softcopy melalui laman atau aplikasi Pedagang.
g. Selain salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Pedagang dapat meminta data, dokumen, dan informasi tambahan yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi dan memverifikasi calon Nasabah atau Nasabah yang penyampaiannya dilakukan melalui laman atau aplikasi Pedagang. Adapun contoh data, dokumen, dan informasi tambahan tersebut antara lain untuk:
1) calon Nasabah atau Nasabah orang perseorangan, antara lain alamat e-mail, softcopy dokumen identitas tambahan yang dikeluarkan oleh pihak atau yang berwenang, dan foto wajah (swafoto).
2) calon Nasabah atau Nasabah korporasi, antara lain:
a) alamat e-mail dan nomor telepon korporasi; dan
b) nama, alamat e-mail, nomor telepon, foto wajah (swafoto), serta dokumen identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan Pedagang.
3) calon Nasabah atau Nasabah perikatan lainnya (legal arrangement), antara lain:
a) perikatan lainnya berupa trust, data, informasi terkait nama, alamat e-mail, nomor telepon, foto wajah (swafoto), serta dokumen identitas orang perseorangan dari pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya, penitip harta (settlor), penerima dan pengelola harta (trustee), penjamin/protector (apabila ada), penerima manfaat, dan orang perseorangan yang menjadi pengendali akhir dari trust dalam melakukan hubungan usaha dengan Pedagang; dan
b) perikatan lainnya dalam bentuk selain trust yakni data, informasi terkait nama, alamat e-mail, nomor telepon, foto wajah (swafoto), serta dokumen identitas orang perseorangan yang mempunyai posisi yang sama atau setara dengan pihak dalam trust sebagaimana dimaksud dalam huruf a).
4) calon Nasabah yang berupa lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga internasional atau perwakilan negara asing, antara lain nama, alamat e-mail, nomor telepon, foto wajah (swafoto), serta dokumen identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing tersebut dalam melakukan hubungan usaha dengan Pedagang.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi IV angka 8 SEOJK 16/SEOJK.07/2025
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi XI SEOJK 16/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 3 Juli 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 03-07-2025
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.