Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
13. CDD Pihak Ketiga
a. Pedagang dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon Nasabah yang telah menjadi Nasabah pada pihak ketiga tersebut.
b. CDD pihak ketiga tidak berlaku untuk hubungan keagenan atau outsourcing. Hal ini dikarenakan pada hubungan keagenan atau outsourcing dalam melakukan CDD dilakukan untuk kepentingan Pedagang sesuai dengan prosedur Pedagang dan tunduk pada kendali Pedagang yang mendelegasikan atas penerapan prosedur tersebut.
c. Dalam hal telah tersedia hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon Nasabah, Pedagang dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon Nasabah tersebut.
d. Dalam hal Pedagang menggunakan hasil CDD Pihak ketiga:
1) tanggung jawab CDD tetap berada pada Pedagang tersebut.
2) Pedagang harus memahami maksud dan tujuan hubungan usaha serta mengidentifikasi dan memverifikasi Nasabah dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
3) Pedagang harus sesegera mungkin mendapatkan informasi yang diperlukan terkait dengan prosedur CDD.
4) Pedagang harus memiliki kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk kesepakatan tertulis, dimana dalam kesepakatan tertulis harus dipastikan terdapat klausula yang menegaskan bahwa Pedagang memiliki hak untuk memperoleh informasi, data, atau salinan dokumen pendukung Nasabah dari pihak ketiga yang CDD atas Nasabah tersebut telah dilakukan oleh pihak ketiga, sepanjang informasi, data, atau salinan dokumen pendukung Nasabah tersebut diperlukan semata-mata untuk kepentingan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, dan bukan untuk kepentingan lainnya seperti pemasaran. Contoh: kepentingan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM adalah pemenuhan permintaan informasi, data dan salinan dokumen pendukung Nasabah dari Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, atau aparat penegak hukum.
5) Pedagang harus mengambil langkah yang memadai untuk memastikan bahwa pihak ketiga bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung segera pada kesempatan pertama apabila dibutuhkan oleh Pedagang dalam rangka penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.
6) Pedagang harus memastikan bahwa pihak ketiga merupakan lembaga keuangan dan/atau penyedia barang dan/atau jasa dan profesi tertentu yang memiliki prosedur CDD dan tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh Pedagang dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh:
a) penyedia jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal dan/atau industri keuangan non bank, dimana penyedia jasa keuangan memiliki prosedur CDD yang telah ditetapkan otoritas berwenang yang mengawasinya yaitu Otoritas Jasa Keuangan; atau
b) perusahaan pialang berjangka komoditi dimana perusahaan pialang berjangka memiliki prosedur CDD yang telah ditetapkan otoritas berwenang yang mengawasinya yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).
7) Pedagang harus memperhatikan informasi terkait risiko negara tempat pihak ketiga tersebut berasal.
8) Dalam hal Pedagang bermaksud menggunakan hasil CDD pihak ketiga yang berkedudukan di negara berisiko tinggi (high risk countries), maka hal itu dapat dilakukan apabila:
a. pihak ketiga berada dalam konglomerasi keuangan (financial group) yang sama dengan Pedagang;
b. konglomerasi keuangan (financial group) tersebut telah menerapkan CDD, penatausahaan dokumen dan program APU, PPT, dan PPPSPM secara efektif sesuai dengan Rekomendasi FATF;
c. terhadap negara berisiko tinggi telah dilakukan mitigasi risiko secara memadai oleh unit APU, PPT, dan PPPSPM berdasarkan kebijakan program APU, PPT, dan PPPSPM di tingkat konglomerasi keuangan (financial group); dan
d. konglomerasi keuangan (financial group) tersebut diawasi oleh otoritas yang berwenang.
9) Pedagang memastikan bahwa pihak ketiga berada dalam negara yang patuh terhadap standar Rekomendasi FATF.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi IV angka 13 SEOJK 16/SEOJK.07/2025
PDF naskah resmi, halaman 36