Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi IV angka 23

SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

23. Kebijakan dan Prosedur Pelaporan kepada PPATK a. Pedagang harus memiliki kebijakan dan prosedur kewajiban pelaporan kepada PPATK sesuai dengan ketentuan dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, termasuk peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Kepala PPATK. b. Kebijakan dan prosedur kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit mencakup kebijakan dan prosedur pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan terkait DPPSPM, dan laporan lain terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam hal terdapat permintaan informasi dari PPATK.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi IV angka 23 SEOJK 16/SEOJK.07/2025

PDF naskah resmi, halaman 49

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi XI SEOJK 16/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 3 Juli 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 03-07-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH