SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
22. Pelaporan kepada Pejabat Senior, Direksi dan Dewan Komisarisa. Pejabat Senior, Direksi dan/atau Dewan Komisaris harus dilibatkan secara berjenjang dalam persetujuan dan pengawasan terhadap kondisi khusus yang mencakup:1) adanya calon Nasabah yang berisiko tinggi atau PEP yang ingin melakukan hubungan usaha dengan Pedagang;2) adanya calon Nasabah yang berasal dari negara berisiko tinggi; dan/atau3) adanya transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Berisiko Tinggi atau PEP.b. Pelaporan atas perkembangan persetujuan dan pengawasan terhadap kondisi khusus tersebut dilaporkan secara berjenjang dari Pejabat Senior, Direksi, dan Dewan Komisaris.c. Kebijakan dan prosedur pelaporan kepada Pejabat Senior, Direksi, dan Dewan Komisaris mencakup:1) dalam hal proses CDD menunjukkan adanya calon Nasabah atau Nasabah yang dikategorikan berisiko tinggi atau PEP maka pegawai Pedagang yang melaksanakan CDD melapor kepada Pejabat Senior. Pejabat Senior bertanggung jawab terhadap penerimaan dan/atau penolakan hubungan usaha dengan calon Nasabah atau Nasabah yang berisiko tinggi atau PEP;2) dalam hal Pejabat Senior menyetujui hubungan usaha dengan Nasabah Berisiko Tinggi atau PEP maka Pejabat Senior bertanggung jawab dalam memantau transaksi Nasabah Berisiko Tinggi atau PEP;3) Pejabat Senior harus melaporkan kepada Direksi yang membawahi fungsi penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM terkait jumlah calon Nasabah atau Nasabah Berisiko Tinggi atau PEP termasuk jumlah Nasabah Berisiko Tinggi atau PEP yang ditolak, diterima, atau dilakukan penutupan hubungan usaha;4) Direksi harus memberikan arahan atas laporan yang disampaikan Pejabat Senior dan menetapkan langkah-langkah mitigasi risiko;5) Direksi melaporkan kepada Dewan Komisaris terkait hasil pemantauan atas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM secara keseluruhan sebagaimana kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan oleh Pedagang; dan6) Direksi dapat mengusulkan pembaruan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat perkembangan risiko yang perlu dimitigasi oleh Pedagang yang belum tercantum dalam kebijakan dan prosedur tertulis.