Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
15. Penolakan Hubungan Usaha atau Pembekuan Transaksi dan Penutupan/Pemutusan Hubungan Usaha
a. Pedagang berkewajiban memiliki sistem pengenalan dan pemantauan transaksi Aset Keuangan Digital, dengan menggunakan sistem berbasis regulatory technology, untuk memantau dan meninjau transaksi pengenalan dan pemantauan transaksi saat ini dan rekam jejaknya di masa lampau guna mengetahui ada tidaknya transaksi mencurigakan yang menyertai Aset Keuangan Digital. Contoh: Aplikasi analisis data blockchain (blockchain analytic tools) merupakan aplikasi yang dapat mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data dari blockchain baik yang berbayar maupun disediakan secara publik (open source).
b. Sistem pengenalan dan pemantauan transaksi Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada huruf a, sedikitnya mampu mendeteksi hal sebagai berikut:
1) transaksi Aset Keuangan Digital terindikasi dilakukan oleh Nasabah Berisiko Tinggi;
2) transaksi Aset Keuangan Digital terkait TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM;
3) indikasi transaksi red flag berdasarkan Rekomendasi FATF; dan
4) transaksi Aset Keuangan Digital terindikasi menggunakan metode, teknik, atau upaya meningkatkan anonimitas, berkurangnya transparansi, dan mengaburkan arus keuangan, contoh: anonymity-enhanced cryptocurrencies (AECs), mixers and tumblers, decentralized platforms and exchanges, privacy wallets.
c. Dalam hal sistem pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a mengindikasikan terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan Pedagang harus:
1) menolak pemindahan atau transfer Aset Keuangan Digital Nasabah dari wallet Pedagang kepada wallet penerima yang terindikasi TPPU, TPPT, dan/atau PPPSPM;
2) membekukan akun Nasabah yang menerima pemindahan atau transfer Aset Keuangan Digital dari wallet yang terindikasi TPPU, TPPT, dan/atau PPPSPM; dan/atau
3) menutup/memutuskan hubungan usaha dengan Nasabah.
d. Pedagang dilarang membuka atau memelihara akun anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
e. Pedagang harus menolak hubungan usaha atau transaksi atau menutup/memutuskan hubungan usaha dengan calon Nasabah atau Nasabah dalam hal:
1) tidak bersedia memberikan informasi dan/atau melengkapi dokumen yang dipersyaratkan Pedagang;
2) Pedagang tidak dapat meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen;
3) transaksi masuk (incoming transfer) pada akun Nasabah, namun setelah Nasabah menerima dan melakukan CDD ulang dan berdasarkan dari pengirim diketahui bahwa rekening Nasabah penerima merupakan rekening penampungan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU;
4) memberikan informasi dan/atau dokumen yang tidak sesuai atau patut diduga sebagai dokumen palsu atau informasi yang diragukan kebenarannya;
5) sumber dana transaksi yang dimiliki diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;
6) tercatat dalam DTTOT; dan/atau
7) tercatat dalam DPPSPM.
f. Pedagang berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah mengenai penutupan hubungan usaha.
g. Pemberitahuan tertulis dapat dilakukan dengan penyampaian surat yang ditujukan kepada Nasabah sesuai dengan alamat yang tercantum dalam database Pedagang atau diumumkan melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya.
h. Dalam hal Pedagang melakukan penolakan hubungan usaha dengan calon Nasabah atau penolakan transaksi atau penutupan/pemutusan hubungan usaha dengan Nasabah, maka Pedagang berkewajiban melaporkannya kepada PPATK mengenai tindakan penolakan hubungan usaha atau transaksi atau penutupan/pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.
i. Dalam hal pemberitahuan tertulis telah dilakukan dan Nasabah tidak mengambil sisa dana yang tersimpan di Pedagang, maka penyelesaian terhadap sisa dana Nasabah tersebut dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dengan menyerahkan sisa dana tersebut ke Balai Harta Peninggalan.
j. Pedagang harus mendokumentasikan calon Nasabah atau Nasabah yang terkena penolakan transaksi atau penutupan hubungan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf e dalam daftar tersendiri.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi IV angka 15 SEOJK 16/SEOJK.07/2025
PDF naskah resmi, halaman 38