Romawi IV angka 11
SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
11. Identifikasi dan Verifikasi Pemilik Manfaat (beneficial owner)
a. Identifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)
1) Pedagang harus memastikan apakah hubungan usaha dengan calon Nasabah atau transaksi dengan Nasabah, dilakukan untuk kepentingan:
a) calon Nasabah atau Nasabah; atau
b) pihak lain atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
2) Apabila calon Nasabah mewakili Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, Pedagang harus melakukan prosedur CDD terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang sama ketatnya dengan prosedur CDD bagi calon Nasabah.
3) Dalam hal Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tergolong Nasabah Berisiko Tinggi atau PEP, maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur CDD yang lebih ketat atau uji tuntas lanjut (EDD).
4) Pedagang harus meneliti kebenaran informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung berdasarkan dokumen dan/atau sumber independen lainnya serta memastikan kekinian informasi tersebut.
5) Dalam melakukan identifikasi terhadap calon Nasabah korporasi, Pedagang harus menetapkan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) berdasarkan data dan/atau informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah.
6) Identifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari korporasi berbentuk perseroan terbatas dapat dilakukan antara lain melalui penelusuran informasi sebagai berikut:
a) orang perseorangan yang memiliki persentase mayoritas kepemilikan saham. Kepemilikan saham mayoritas bergantung pada struktur kepemilikan dari perseroan terbatas yang dapat didasarkan pada ambang batas (threshold), contohnya pihak yang memiliki saham dengan persentase lebih dari 25% (dua puluh lima persen).
b) dalam hal tidak ditemukan mayoritas kepemilikan saham (pemegang saham memiliki persentase kepemilikan yang sama), maka identifikasi pemegang saham perseroan yang paling mengendalikan perseroan dilakukan melalui bentuk lain, misalnya orang perseorangan yang memiliki kemampuan dalam penentuan atau penunjukan anggota Direksi.
c) dalam hal tidak ditemukan pemegang saham perseroan yang paling mengendalikan perseroan, misalnya keputusan diambil secara kolektif oleh seluruh pemegang saham perseroan, maka identifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) didasarkan pada anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang paling mengendalikan perseroan terbatas dimaksud.
Langkah penelusuran informasi dalam rangka identifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf, b) dan huruf c) di atas, bukan merupakan langkah yang bersifat pilihan alternatif, tetapi merupakan langkah berjenjang yang masing-masing akan digunakan apabila langkah sebelumnya telah diterapkan oleh Pedagang. Namun Pedagang belum dapat mengidentifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) melalui langkah tersebut.
7) Bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) berupa lembaga negara atau instansi pemerintah, perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara, atau perusahaan publik atau emiten, calon Nasabah tidak memiliki keharusan untuk menyampaikan dokumen dan/atau identitas pengendali akhir. Namun demikian, Pedagang tetap melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dengan menggunakan data dan informasi yang tersedia di publik.
8) Pengecualian terhadap keharusan penyampaian dokumen dan/atau identitas pengendali akhir Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud pada angka 7) harus didokumentasikan oleh Pedagang.
9) Apabila Pedagang meragukan atau tidak dapat meyakini identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), Pedagang berkewajiban untuk menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah atau transaksi dengan Nasabah.
10) Terhadap calon Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang hubungan usahanya ditolak, Pedagang harus memperoleh paling sedikit informasi nama, nomor identitas, alamat, dan tempat tanggal lahir sesuai dengan salinan dokumen identitas yang diperoleh Pedagang untuk kepentingan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
11) Identifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dapat dilaksanakan secara elektronik sepanjang Sistem Elektronik Pedagang mampu untuk mengidentifikasi identitas resmi dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
12) Untuk mengetahui apakah calon Nasabah atau Nasabah bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), pelaksanaannya dapat dilakukan antara lain melalui penambahan pertanyaan apakah calon Nasabah atau Nasabah bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) pada pengisian formulir elektronik yang diisi melalui laman atau aplikasi Pedagang.
13) Dalam hal identifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dilaksanakan secara elektronik, pelaksanaannya dapat dilakukan antara lain melalui pengisian formulir elektronik dan pengunggahan salinan dokumen identitas sesuai dengan ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di sektor jasa keuangan, secara elektronik (softcopy) melalui laman atau aplikasi Pedagang.
b. Verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)
1) Dalam rangka meyakini kebenaran identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), verifikasi dapat dilakukan dengan:
a) melakukan wawancara melalui telepon, atau video conference dengan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) apabila diperlukan;
b) mencocokkan kesesuaian cap jempol, sidik jari, atau foto wajah (swafoto) dengan dokumen identitas atau dokumen lainnya yang mencantumkan tanda tangan, tanda tangan elektronik, cap jempol, sidik jari, atau foto wajah (swafoto) Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);
c) meminta untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang apabila timbul keraguan terhadap dokumen identitas yang ada;
d) Dalam hal diperlukan, melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan. Pengecekan silang dilakukan dengan cara, antara lain:
(1) menghubungi calon Nasabah melalui telepon rumah atau kantor;
(2) menghubungi pejabat sumber daya manusia tempat calon Nasabah bekerja apabila pekerjaan calon Nasabah adalah pegawai suatu perusahaan atau instansi;
(3) melakukan konfirmasi atas penghasilan calon Nasabah dengan mensyaratkan rekening koran dari bank atau penyedia jasa keuangan lain; atau
(4) melakukan analisis informasi geografis untuk melihat kondisi hutan melalui teknologi remote sensing terhadap calon Nasabah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan; dan/atau
e) memastikan bahwa calon Nasabah tidak memiliki rekam jejak negatif dengan melakukan verifikasi identitas calon Nasabah menggunakan sumber independen lainnya antara lain:
(1) DTTOT yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
(2) DPPSPM; atau
(3) data lainnya seperti identitas pemberi kerja dari calon Nasabah, rekening telepon dan rekening listrik.
2) Penyelesaian proses verifikasi identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dilakukan sebelum membuka hubungan usaha dengan calon Nasabah atau transaksi dengan Nasabah yang bertindak untuk dan atas nama kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
3) Dalam kondisi tertentu, proses verifikasi dapat diselesaikan kemudian setelah dilakukannya hubungan usaha atau transaksi. Kondisi tertentu meliputi kondisi dimana:
a) kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi pada saat hubungan usaha atau transaksi akan dilakukan, misalnya karena dokumen masih dalam proses pengurusan. Untuk itu, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dapat menyampaikan dokumen setelah melakukan hubungan usaha, dengan jangka waktu, sebagaimana yang ditetapkan Pedagang, diikuti dengan mitigasi risiko yang memadai; dan/atau
b) tingkat risiko Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) perorangan tergolong rendah.
4) Verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dapat dilaksanakan secara elektronik sepanjang Sistem Elektronik Pedagang mampu untuk memverifikasi kebenaran identitas resmi dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
5) Dalam hal Pedagang melakukan verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) secara elektronik, maka Pedagang harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf g.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi IV angka 11 SEOJK 16/SEOJK.07/2025
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi XI SEOJK 16/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 3 Juli 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 03-07-2025
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.