Romawi III angka 4
SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
4. Penanggung Jawab Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM
a. Pedagang harus memiliki penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.
b. Penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM harus berada dalam struktur organisasi Pedagang.
c. Penentuan dan keberadaan penanggung jawab penerapan program APU, PPT dan PPPSPM didasarkan pada kebutuhan dan kompleksitas usaha Pedagang, artinya Pedagang dapat memiliki unit kerja khusus dan pejabat penanggung jawab atau hanya memiliki unit kerja khusus saja atau hanya memiliki pejabat penanggung jawab saja.
d. Dalam hal penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berupa unit kerja khusus maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang pimpinan dan 1 (satu) orang pelaksana;
2) pimpinan dan pelaksana pada unit kerja khusus tidak merangkap fungsi lain;
3) pimpinan unit kerja khusus ditetapkan dan diangkat oleh Direksi;
4) berada dalam struktur organisasi Pedagang;
5) berada di bawah koordinasi Direksi secara langsung dalam struktur organisasi Pedagang; dan
6) bersifat independen dari fungsi lain.
e. Dalam hal penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berupa pejabat penanggung jawab, maka pejabat penanggung jawab harus ditetapkan dan diangkat oleh Direksi dan hanya dapat merangkap fungsi kepatuhan dan/atau manajemen risiko.
f. Penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dapat dilaksanakan oleh salah satu anggota Direksi. Dalam hal anggota Direksi ditunjuk sebagai penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, anggota Direksi tersebut tidak boleh melaksanakan fungsi lainnya dan hanya dapat melaksanakan fungsi kepatuhan dan/atau manajemen risiko.
g. Penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM melapor dan bertanggung jawab kepada Direksi yang memiliki tugas mengawasi penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.
h. Penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM pada Pedagang mempunyai tugas, sebagai berikut:
1) menganalisis secara berkala penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM terkait dengan Nasabah, area geografis (termasuk negara/yurisdiksi), produk/jasa/layanan, dan/atau metode Transaksi/jaringan distribusi (delivery channels), sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
2) menyusun, melakukan pengkinian, serta mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 1), untuk dimintakan pertimbangan Direksi;
3) memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai Transaksi Keuangan Mencurigakan yang didasarkan pada adanya penyimpangan atas profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi Nasabah, seperti:
a) Berdasarkan laporan keuangan, Nasabah tidak memiliki kemampuan keuangan untuk melakukan transaksi pembelian Aset Keuangan Digital di atas jumlah pendapatan, namun Nasabah dapat melakukan transaksi dengan jumlah jauh di atas pendapatan;
b) Nasabah melakukan transaksi dengan volume tidak wajar;
c) Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham, dan atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Nasabah diduga terkait dengan tindak pidana asal, TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM;
d) Nasabah diduga terkait dengan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM;
e) aset yang dijadikan dasar penerbitan Aset Keuangan Digital diduga terkait dengan tindak pidana asal, TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM; dan
f) Nasabah melakukan transaksi Aset Keuangan Digital dengan Pedagang yang berasal dari negara berisiko tinggi.
4) memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun telah sesuai dengan perubahan dan/atau perkembangan produk/jasa/layanan, teknologi, dan/atau modus dan tipologi TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM di sektor jasa keuangan, dan/atau sesuai dengan kebutuhan Pedagang berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, model bisnis, kegiatan usaha, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional Pedagang;
5) memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
6) memantau indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam angka 3);
7) melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan;
8) menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;
9) memastikan pengkinian data dan profil Nasabah;
10) memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur Pedagang serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di sektor jasa keuangan;
11) memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti tipping-off;
12) melakukan pengawasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM terhadap satuan kerja terkait, antara lain mengawasi satuan kerja terkait telah melakukan fungsi dan tugas untuk mempersiapkan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
13) memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai;
14) menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan oleh satuan kerja;
15) menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
16) memantau secara berkala dan memastikan tindak lanjut terhadap DTTOT dan DPPSPM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT dan peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPSPM;
17) memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM bagi pegawai Pedagang;
18) memastikan seluruh kegiatan untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM terlaksana dengan baik; dan
19) melakukan tugas lain untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. Contoh: Memastikan pemenuhan terhadap permintaan data dan informasi terkait setiap pihak yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa kepada aparat penegak hukum.
i. Penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM memiliki wewenang sebagai berikut:
1) memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi Pedagang;
2) melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM oleh unit kerja terkait;
3) mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
4) melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan, termasuk yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pihak terafiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris, secara langsung kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan
5) melakukan kewenangan lain untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. Contoh: Mengusulkan program tambahan untuk mendukung penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM kepada satuan kerja terkait atau Direksi.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi III angka 4 SEOJK 16/SEOJK.07/2025
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi XI SEOJK 16/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 3 Juli 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 03-07-2025
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.