Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

Romawi IV

SEOJK 6/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Satuan ringkas dari 59440 karakter. Baca satuan anak untuk melanjutkan teks.

1. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal berdasarkan pendekatan berbasis risiko dimaksud paling sedikit meliputi: a. identifikasi dan verifikasi Calon Nasabah atau Nasabah; b. identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); c. penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi; d. pengelolaan risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang berkelanju

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi IV SEOJK 6/SEOJK.05/2021

  • Romawi IV angka 1

    1. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal berdasarkan pendekatan berbasis risiko d…

  • Romawi IV angka 2

    2. Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memperhatikan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ/Know Your Costumer (KYC)).

  • Romawi IV angka 3

    3. PMPJ/KYC yang terdiri atas Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) dilakukan tidak hanya kepada Calon Nasabah pada saat Calon Nasabah…

  • Romawi IV angka 4

    4. CDD mencakup kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Penyelenggara, dengan tujuan untuk memastikan hubungan usaha atau…

  • Romawi IV angka 5

    5. Melalui CDD atau EDD:

  • Romawi IV angka 6

    6. CDD dilakukan oleh Penyelenggara pada saat:

  • Romawi IV angka 7

    7. CDD ulang dapat dilakukan oleh Penyelenggara apabila Penyelenggara menilai terdapat perubahan tingkat risiko yang disebabkan antara lain:

  • Romawi IV angka 8

    8. Identifikasi Calon Nasabah atau Nasabah

  • Romawi IV angka 9

    9. Verifikasi Calon Nasabah atau Nasabah

  • Romawi IV angka 10

    10. Identifikasi Calon Nasabah atau Nasabah Berisiko Tinggi atau PEP

  • Romawi IV angka 11

    11. Verifikasi Calon Nasabah atau Nasabah Berisiko Tinggi atau PEP

  • Romawi IV angka 12

    12. Identifikasi dan Verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).

  • Romawi IV angka 13

    13. CDD Sederhana (Simplified CDD)

  • Romawi IV angka 14

    14. CDD Pihak Ketiga

  • Romawi IV angka 15

    15. Penolakan Hubungan Usaha atau Transaksi dan Penutupan/Pemutusan Hubungan Usaha

  • Romawi IV angka 16

    16. Pengelolaan Risiko Berkelanjutan

  • Romawi IV angka 17

    17. Pemeliharaan data yang akurat terkait Nasabah dan transaksi Nasabah

  • Romawi IV angka 18

    18. Pengkinian Data Nasabah

  • Romawi IV angka 19

    19. Pemantauan Nasabah dan Transaksi Nasabah

  • Romawi IV angka 20

    20. Rekam Jejak Audit

  • Romawi IV angka 21

    21. Pelaporan kepada Pejabat Senior, Direksi, dan Dewan Komisaris

  • Romawi IV angka 22

    22. Kebijakan dan Prosedur Pelaporan kepada PPATK

Semua satuan turunan dalam Pustaka Hukum

PDF naskah resmi, halaman 38

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.

Status di JDIH