Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
19. Pemantauan Nasabah dan Transaksi Nasabah
a. Penyelenggara harus melakukan kegiatan pemantauan yang paling sedikit mencakup:
1) informasi dan dokumen Nasabah;
2) transaksi Nasabah;
3) hubungan usaha/transaksi dengan Nasabah berisiko tinggi atau PEP;
4) daftar terduga teroris dan organisasi teroris; dan
5) daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
b. Pemantauan yang dilakukan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) pemantauan dilakukan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi Nasabah dengan profil risiko Nasabah;
2) pemantauan mencakup analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil risiko Nasabah; dan
3) apabila diperlukan, Penyelenggara dapat meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah dengan memperhatikan ketentuan anti-tipping off. Ketentuan anti-tipping off adalah ketentuan yang melarang Penyelenggara memberitahukan kepada Nasabah atau pihak lain manapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai laporan TKM yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
c. Kegiatan pemantauan profil dan transaksi Nasabah dilakukan secara berkesinambungan meliputi kegiatan:
1) memastikan kelengkapan informasi dan dokumen Nasabah;
2) meneliti kesesuaian antara profil transaksi dengan profil Nasabah; dan
3) meneliti kemiripan atau kesamaan nama dan informasi dengan nama dan informasi yang tercantum dalam:
a) daftar terduga teroris dan organisasi teroris;
b) daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan
c) dokumen atau informasi yang memuat nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang.
d. Sumber informasi yang dapat digunakan untuk memantau Nasabah yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dapat diperoleh antara lain melalui:
1) data yang dikeluarkan oleh pihak berwenang seperti PPATK;
2) data publik yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang terkait; atau
3) data publik yang tercantum dalam media massa seperti koran, majalah, televisi, dan internet.
e. Penyelenggara harus melakukan klasifikasi transaksi dan Nasabah yang membutuhkan pemantauan khusus. Pemantauan terhadap transaksi Nasabah harus lebih ketat apabila terdapat Nasabah berisiko tinggi.
f. Dalam hal Penyelenggara melakukan pemantauan profil dan transaksi Nasabah secara elektronik, Penyelenggara harus memastikan bahwa Sistem Elektronik yang digunakan dapat:
1) mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik dan/atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah; dan
2) menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk antara lain penelusuran atas identitas Nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah, dan denominasi transaksi, serta sumber dana transaksi.
g. Penyelenggara dapat melakukan pemantauan profil dan transaksi secara elektronik dengan menggunakan regulatory technology antara lain dengan memanfaatkan algoritma, parameter tertentu, artificial intelligence, dan machine learning.
h. Penyelenggara harus menatausahakan dan mendokumentasikan proses pemantauan profil dan transaksi Nasabah.
i. Penatausahaan dan pendokumentasian pemantauan profil dan transaksi Nasabah dapat dilakukan secara manual dalam bentuk tertulis melalui dokumen formal seperti memo, nota, atau catatan maupun melalui format data atau dokumen elektronik dalam database Penyelenggara.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi IV angka 19 SEOJK 6/SEOJK.05/2021
PDF naskah resmi, halaman 67
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.
Status di JDIH