Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
18. Pengkinian Data Nasabah
a. Penyelenggara harus melakukan pengkinian data Nasabah secara berkesinambungan dan memastikan bahwa data, informasi, dokumen yang dikumpulkan melalui proses CDD dan/atau EDD merupakan data terkini yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi Nasabah dengan profil Nasabah.
b. Kewajiban pengkinian data Nasabah oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mencakup:
1) data, informasi, dan/atau dokumen pendukung Nasabah;
2) daftar terduga teroris dan organisasi teroris; dan
3) daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
c. Kegiatan pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung Nasabah didasarkan pada tingkat risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dari Nasabah tersebut dan difokuskan pada Nasabah berisiko lebih tinggi terlebih dahulu.
d. Tingkat risiko Nasabah diperoleh dari hasil penilaian risiko Nasabah yang dituangkan dalam penggolongan Nasabah berdasarkan tingkat risiko, yang dapat terbagi menjadi:
1) Nasabah berisiko tinggi, yang harus dikinikan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
2) Nasabah berisiko sedang, yang harus dikinikan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali; dan
3) Nasabah berisiko rendah, yang harus dikinikan paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
e. Dalam melakukan pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung Nasabah (pengkinian data Nasabah), Penyelenggara harus mendokumentasikan upaya pengkinian Nasabah dalam bentuk kertas kerja yang didalamnya memuat nama Nasabah, tanggal pengkinian Nasabah, cara pengkinian Nasabah (misalnya melalui email, telepon, surat, berita di media massa dan elektronik termasuk internet atau sumber lain yang dapat dipercaya), hasil pengkinian data Nasabah dan tindak lanjut hasil pengkinian khususnya terhadap data Nasabah yang tidak berhasil dikinikan.
f. Dalam hal sumber daya yang dimiliki Penyelenggara terbatas, kegiatan pengkinian Nasabah dilakukan dengan skala prioritas, antara lain didasarkan pada:
1) tingkat risiko Nasabah tergolong Nasabah berisiko tinggi;
2) transaksi dengan jumlah yang signifikan dan/atau menyimpang dari profil transaksi atau profil Nasabah;
3) terdapat perubahan saldo yang nilainya signifikan; dan
4) informasi yang ada pada CIF tidak sesuai dengan profil Nasabah.
g. Kriteria Nasabah berisiko tinggi dapat dilihat dari:
1) latar belakang atau profil Nasabah berisiko tinggi (high risk customers);
2) produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
3) transaksi dengan pihak yang berasal dari high risk countries atau nasabah memiliki hubungan yang signifikan dengan high risk countries;
4) transaksi tidak sesuai dengan profil;
5) termasuk dalam kategori PEP;
6) bidang usaha termasuk high risk business;
7) negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi termasuk high risk countries;
8) tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; dan/atau
9) transaksi yang dilakukan diduga terkait dengan hasil tindak pidana kejahatan dan/atau terkait dengan Pendanaan Terorisme.
h. Pelaksanaan pengkinian data Nasabah yang tercantum dalam laporan rencana pengkinian data dapat dilakukan antara lain pada saat:
1) penggantian dokumen data dan identitas Nasabah; atau
2) penutupan hubungan usaha.
i. Penyelenggara harus memastikan bahwa dokumen, data atau informasi yang dihimpun dalam proses CDD selalu diperbaharui dan relevan dengan melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang ada, khususnya yang terkait dengan Nasabah berisiko tinggi atau PEP.
j. Berkaitan dengan pengkinian daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Penyelenggara harus:
1) memelihara daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
2) mencocokkan kesesuaian nama dan informasi Nasabah yang ada di Penyelenggara dengan nama dan informasi yang ada di dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang disampaikan oleh Otoritas Jasa keuangan; dan
3) mencocokkan kesesuaian nama dan informasi Calon Nasabah yang akan menjadi Nasabah Penyelenggara dengan nama dan informasi yang ada di dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang telah diterima oleh Penyelenggara.
k. Penyelenggara dapat melakukan pengkinian data Nasabah secara elektronik. Dalam hal Penyelenggara melakukan proses pengkinian data secara elektronik maka:
1) Penyelenggara harus tetap memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf h, dan huruf j.
2) proses pengkinian data Nasabah dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko secara berkala melalui metode sebagai berikut:
a) menyampaikan notifikasi melalui email agar Nasabah mengkinikan data dan informasinya;
b) dalam hal sesuai hasil penilaian risiko terdapat Nasabah yang telah mencapai waktu untuk dikinikan datanya, Penyelenggara memunculkan notifikasi dalam aplikasi agar Nasabah mengkinikan data dan informasinya;
c) dalam hal sesuai hasil penilaian risiko terdapat Nasabah yang telah mencapai waktu untuk dikinikan datanya, sebelum Nasabah melakukan transaksi maka Penyelenggara memunculkan fitur khusus yang bersifat pop-up untuk digunakan oleh Nasabah mengkinikan data dan informasinya, di mana transaksi dapat dilanjutkan setelah proses pengkinian data telah dilakukan oleh Nasabah; dan/atau
d) dalam hal sesuai hasil penilaian risiko terdapat Nasabah yang telah mencapai waktu untuk dikinikan datanya, Penyelenggara memunculkan fitur khusus yang bersifat pop-up untuk digunakan oleh Nasabah mengkinikan data pada saat Nasabah membuka aplikasi Penyelenggara di mana aplikasi akan terbuka setelah pengkinian data telah dilakukan oleh Nasabah.
l. Penyelenggara harus menatausahakan dan mendokumentasikan proses pengkinian data Nasabah.
m. Penatausahaan dan pendokumentasian pengkinian data Nasabah dapat dilakukan secara manual dalam bentuk tertulis melalui dokumen formal seperti memo, nota, atau catatan yang juga dapat disimpan melalui format data atau dokumen elektronik dalam database Penyelenggara.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi IV angka 18 SEOJK 6/SEOJK.05/2021
PDF naskah resmi, halaman 64
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.
Status di JDIH