SEOJK 6/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
17. Pemeliharaan data yang akurat terkait Nasabah dan transaksi Nasabaha. Pemeliharaan data yang akurat terkait Nasabah dan transaksi Nasabah tidak hanya berguna bagi Penyelenggara dalam risk management dan pengembangan usaha, tetapi juga diperlukan sebagai upaya untuk membantu pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan kepatuhan, pemeriksaan dugaan TPPU dan/atau TPPT serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, serta penyelidikan dan penyidikan terhadap dana yang diindikasikan berasal dari kejahatan, sehingga dokumen yang disimpan oleh Penyelenggara harus memadai untuk dapat digunakan sebagai alat bukti (jika diperlukan) oleh aparat penegak hukum.b. Penyelenggara harus menatausahakan atau mendokumentasikan data Nasabah termasuk didalamnya data yang diperoleh dari proses identifikasi dan verifikasi Calon Nasabah atau pemantauan transaksi Nasabah termasuk yang berisiko tinggi atau PEP dalam rangka EDD, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau yang tergolong berisiko rendah dan memenuhi kriteria Calon Nasabah atau Nasabah dengan profil dan karakteristik sederhana dalam rangka CDD Sederhana.c. Penyelenggara harus memiliki kebijakan dan prosedur jangka waktu penatausahaan dokumen yang mencakup:1) dokumen yang terkait dengan data Nasabah ditatausahakan dengan jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sejak:a) berakhirnya hubungan usaha dengan Nasabah; dan/ataub) ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha;2) dokumen terkait transaksi keuangan Nasabah dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan3) dokumen yang ditatausahakan paling sedikit mencakup:a) identitas Nasabah beserta dokumen pendukungnya;b) informasi transaksi yang dilakukan;c) hasil analisis yang telah dilakukan;d) korespondensi dengan Nasabah; dane) dokumen lain yang terkait dengan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.d. Dokumen sebagaimana disebutkan dalam huruf b dan huruf c dapat disimpan melalui format data atau dokumen elektronik dalam database Penyelenggara dengan tetap memperhatikan sistem pengamanan data atau dokumen elektronik.e. Dalam hal dokumen sebagaimana disebutkan dalam huruf b dan huruf c disimpan melalui format data atau dokumen elektronik dalam database Penyelenggara, Penyelenggara harus memastikan mampu menampilkan kembali data atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang seperti PPATK dan/atau aparat penegak hukum.
Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.