SEOJK 6/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
16. Pengelolaan Risiko Berkelanjutana. Penyelenggara harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko berkelanjutan terkait risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, di mana pengelolaan risiko tersebut tidak hanya dilakukan pada saat melakukan registrasi sebagai Pengguna pada saat Nasabah melakukan transaksi.b. Kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal secara berkelanjutan mencakup:1) Identifikasi risiko. Dalam melakukan identifikasi risiko, Penyelenggara harus menilai risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang melekat pada usahanya dengan mempertimbangkan risiko yang disebabkan oleh Nasabah, negara/area geografis/yurisdiksi, produk/jasa/transaksi, dan jaringan distribusi (delivery channels).2) Pengendalian dan mitigasi risiko Pengendalian dan mitigasi risiko yang dapat diterapkan meliputi:a) mengidentifikasi dan memverifikasi Calon Nasabah dan memantau transaksi Nasabah;b) meningkatkan frekuensi pengawasan dan melakukan peninjauan kembali atas hubungan usaha secara berkelanjutan;c) meningkatkan CDD menjadi EDD yang dilakukan Penyelenggara terhadap peningkatan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang ada pada Nasabah, sumber dana yang digunakan untuk membeli produk/jasa/transaksi, dan perilaku Nasabah dalam membeli produk dan jasa; dand) eskalasi atau persetujuan berjenjang untuk pembukaan hubungan usaha atau transaksi melalui persetujuan pejabat senior.
Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.