SEOJK 6/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
15. Penolakan Hubungan Usaha atau Transaksi dan Penutupan/Pemutusan Hubungan Usahaa. Penyelenggara dilarang membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.b. Penyelenggara harus menolak hubungan usaha atau transaksi atau menutup/memutuskan hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau Nasabah dalam hal:1) tidak bersedia memberikan informasi dan/atau melengkapi dokumen yang dipersyaratkan Penyelenggara;2) Penyelenggara tidak dapat meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen;3) transaksi masuk (incoming transfer) pada rekening nasabah, namun setelah Penyelenggara menerima dan melakukan CDD ulang dan berdasarkan dari pengirim diketahui bahwa rekening Nasabah penerima merupakan rekening penampungan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU.4) memberikan informasi dan/atau dokumen yang tidak sesuai atau patut diduga sebagai dokumen palsu atau informasi yang diragukan kebenarannya;5) sumber dana transaksi yang dimiliki diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;6) tercatat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; dan/atau7) tercatat dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.c. Penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah mengenai penutupan hubungan usaha.d. Pemberitahuan tertulis dapat dilakukan dengan penyampaian surat yang ditujukan kepada Nasabah sesuai dengan alamat yang tercantum dalam database Penyelenggara atau diumumkan melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya.e. Dalam hal Penyelenggara melakukan penolakan hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau penolakan transaksi atau penutupan/pemutusan hubungan usaha dengan Nasabah, maka Penyelenggara wajib melaporkannya kepada PPATK mengenai tindakan penolakan hubungan usaha atau transaksi atau penutupan/pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai transaksi keuangan mencurigakan.f. Dalam hal pemberitahuan tertulis telah dilakukan dan Nasabah tidak mengambil sisa dana yang tersimpan di Penyelenggara, maka penyelesaian terhadap sisa dana Nasabah tersebut dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dengan menyerahkan sisa dana ke Balai Harta Peninggalan.g. Penyelenggara harus mendokumentasikan Calon Nasabah atau Nasabah yang terkena penolakan transaksi atau penutupan hubungan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam daftar tersendiri.
Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.