Romawi IV angka 14

SEOJK 6/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

14. CDD Pihak Ketiga a. Penyelenggara dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap Calon Nasabah yang telah menjadi Nasabah pada pihak ketiga tersebut. b. Mengingat salah satu persyaratan menggunakan layanan Penyelenggara adalah bahwa calon Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman wajib telah menjadi Nasabah Bank, Penyelenggara dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh Bank terhadap Calon Nasabah yang telah menjadi Nasabah Bank tersebut. c. Dalam hal Penyelenggara menggunakan hasil CDD Pihak ketiga (termasuk hasil CDD Bank): 1) tanggung jawab CDD tetap berada pada Penyelenggara tersebut; 2) Penyelenggara harus memahami maksud dan tujuan hubungan usaha serta mengidentifikasi dan memverifikasi Nasabah dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); 3) Penyelenggara harus sesegera mungkin mendapatkan informasi yang diperlukan terkait dengan prosedur CDD; 4) Penyelenggara harus memiliki kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk kesepakatan tertulis, di mana dalam kesepakatan tertulis harus dipastikan terdapat klausula yang menegaskan bahwa Penyelenggara memiliki hak untuk memperoleh informasi, data, atau salinan dokumen pendukung Nasabah dari pihak ketiga yang CDD atas Nasabah tersebut telah dilakukan oleh pihak ketiga, sepanjang informasi, data, atau salinan dokumen pendukung Nasabah tersebut diperlukan semata-mata untuk kepentingan penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan bukan untuk kepentingan lainnya seperti pemasaran. Contoh: kepentingan penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal adalah pemenuhan permintaan informasi, data dan salinan dokumen pendukung Nasabah dari Otoritas Jasa Keuangan, PPATK atau aparat penegak hukum; 5) Penyelenggara harus mengambil langkah yang memadai untuk memastikan bahwa pihak ketiga (termasuk Bank) bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung segera pada kesempatan pertama apabila dibutuhkan oleh Penyelenggara dalam rangka penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; 6) Penyelenggara harus memastikan bahwa pihak ketiga merupakan lembaga keuangan dan/atau penyedia barang dan/atau jasa dan profesi tertentu yang memiliki prosedur CDD dan tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh: Penyelenggara dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh: a) penyedia jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal dan/atau industri keuangan nonbank, di mana penyedia jasa keuangan memiliki prosedur CDD yang telah ditetapkan otoritas berwenang yang mengawasinya yaitu Otoritas Jasa Keuangan; atau b) perusahaan pialang berjangka komoditi di mana perusahaan pialang berjangka memiliki prosedur CDD yang telah ditetapkan otoritas berwenang yang mengawasinya yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (BAPPEPTI); 7) Penyelenggara harus memperhatikan informasi terkait risiko negara tempat pihak ketiga tersebut berasal; 8) Dalam hal Penyelenggara bermaksud menggunakan hasil CDD Pihak ketiga yang berkedudukan di negara berisiko tinggi (high risk countries), maka hal itu dapat dilakukan apabila: a) pihak ketiga berada dalam konglomerasi keuangan (financial group) yang sama dengan Penyelenggara; b) konglomerasi keuangan (financial group) tersebut telah menerapkan CDD, penatausahaan dokumen, dan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal secara efektif sesuai dengan Rekomendasi FATF; c) terhadap negara berisiko tinggi telah dilakukan mitigasi risiko secara memadai oleh unit APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal berdasarkan kebijakan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di tingkat konglomerasi keuangan (financial group); dan d) konglomerasi keuangan (financial group) tersebut diawasi oleh otoritas yang berwenang. 9) Penyelenggara memastikan bahwa pihak ketiga berada dalam negara yang patuh terhadap standar FATF; dan 10) CDD pihak ketiga tidak berlaku untuk hubungan keagenan atau outsourcing. Hal ini dikarenakan pada hubungan keagenan atau outsourcing dalam melakukan CDD dilakukan untuk kepentingan Penyelenggara sesuai dengan prosedur Penyelenggara dan tunduk pada kendali Penyelenggara yang mendelegasikan atas penerapan prosedur tersebut.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi IV angka 14 SEOJK 6/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 57

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.

Status di JDIH