SEOJK 6/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
13. CDD Sederhana (Simplified CDD)a. Dalam hal Penyelenggara menilai bahwa Calon Nasabah atau Nasabah berdasarkan hasil penilaian risiko terjadinya TPPU, TPPT serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, profil risiko Calon Nasabah atau transaksi yang dilakukan oleh Nasabah tergolong rendah dan memenuhi kriteria Calon Nasabah atau Nasabah dengan profil dan karakteristik sederhana, Penyelenggara dapat menerapkan CDD sederhana (simplified CDD).b. Dalam hal Penyelenggara melaksanakan CDD sederhana (simplified CDD), Penyelenggara harus:1) memastikan informasi dan dokumen pendukung CDD sederhana (simplified CDD) paling sedikit memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi;2) menetapkan kriteria Nasabah dengan profil dan karakteristik sederhana yang mendapat perlakuan CDD sederhana (simplified CDD) dan dilengkapi dengan alasan atau dasar penetapan yang jelas dan konsisten dengan penilaian risiko yang dilakukan oleh Penyelenggara, misalnya Nasabah berisiko tinggi atau PEP tidak dimasukkan sebagai Calon Nasabah atau Nasabah dengan perlakuan CDD sederhana (simplified CDD);3) memastikan persyaratan CDD sederhana mampu mengelola dan memitigasi tingkat ancaman TPPU, TPPT serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;4) memastikan persyaratan CDD sederhana tidak mencakup Nasabah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai Nasabah yang berisiko tinggi atau PEP;5) memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan rencana penerapan prosedur CDD sederhana termasuk kriteria Nasabah dengan profil dan karakteristik sederhana yang mendapat perlakuan CDD sederhana (simplified CDD) dan waktu dimulainya penerapan prosedur CDD sederhana. Contoh: Setelah melakukan analisis risiko Nasabahnya, Penyelenggara memutuskan akan menerapkan CDD sederhana pada kelompok Nasabah tertentu dengan melakukan perubahan atas kebijakan dan prosedur APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang dimiliki. Berdasarkan perubahan atas kebijakan dan prosedur APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, CDD sederhana akan diberlakukan sejak tanggal 30 Maret, maka Penyelenggara dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan rencana penerapan CDD sederhana tersebut pada tanggal 20 Maret;6) mendokumentasikan Nasabah yang mendapat perlakuan CDD sederhana (simplified CDD) dalam daftar yang didalamnya juga memuat informasi mengenai alasan penetapan risiko Nasabah sehingga digolongkan sebagai Nasabah berisiko rendah dan mendapat perlakuan CDD sederhana (simplified CDD);7) meminta informasi kepada calon Nasabah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku; dan8) memastikan pengamanan informasi yang ditujukan agar informasi yang dikelola terjaga kerahasiaan.c. Nasabah yang telah mendapatkan perlakuan CDD sederhana (simplified CDD) harus dikeluarkan dari daftar Nasabah CDD sederhana (simplified CDD) apabila memenuhi kriteria:1) diidentifikasikan terkait dengan dugaan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;2) memiliki tingkat risiko yang meningkat; dan/atau3) tidak sesuai dengan tujuan awal pada saat registrasi sebagai pengguna.d. Penyelenggara dapat melakukan identifikasi dan verifikasi Calon Nasabah atau Nasabah dalam rangka CDD sederhana secara elektronik sepanjang Sistem Elektronik Penyelenggara mampu untuk mengidentifikasi identitas resmi dari Calon Nasabah atau Nasabah berisiko rendah dan memenuhi kriteria Calon Nasabah atau Nasabah dengan profil dan karakteristik sederhana tersebut serta mampu untuk memverifikasi kebenaran identitas resmi Calon Nasabah atau Nasabah dimaksud.e. Dalam hal Penyelenggara melakukan identifikasi dan verifikasi Calon Nasabah atau Nasabah dalam rangka CDD sederhana secara elektronik, maka pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf d sampai dengan huruf g, serta angka 9 huruf g.
Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.