Romawi IV angka 12
SEOJK 6/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
12. Identifikasi dan Verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
a. Identifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)
1) Penyelenggara harus memastikan apakah hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau transaksi dengan Nasabah untuk kepentingan Calon Nasabah atau Nasabah atau untuk kepentingan pihak lain atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
2) Apabila Calon Nasabah mewakili Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, Penyelenggara harus melakukan prosedur CDD terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang sama ketatnya dengan prosedur CDD bagi Calon Nasabah.
3) Dalam hal Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tergolong Nasabah berisiko tinggi atau PEP, maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur CDD yang lebih ketat atau uji tuntas lanjut (Enhanced Due Dilligence/EDD).
4) Penyelenggara harus meneliti kebenaran informasi yang disampaikan oleh Calon Nasabah dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung berdasarkan dokumen dan/atau sumber independen lainnya serta memastikan kekinian informasi tersebut.
5) Dalam melakukan identifikasi terhadap Calon Nasabah korporasi, Penyelenggara harus menetapkan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
6) Identifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari korporasi berbentuk perseroan terbatas dapat dilakukan antara lain melalui penelusuran informasi sebagai berikut:
a) orang perseorangan yang memiliki persentase mayoritas kepemilikan saham. Kepemilikan saham mayoritas bergantung pada struktur kepemilikan dari perseroan terbatas, di mana dapat didasarkan pada threshold contohnya pihak yang memiliki saham dengan persentase lebih dari 25 (dua puluh lima) persen;
b) dalam hal tidak ditemukan mayoritas kepemilikan saham (pemegang saham memiliki persentase kepemilikan yang sama), maka identifikasi pemegang saham perseroan yang paling mengendalikan perseroan dilakukan melalui bentuk lain misalnya orang perseorangan yang memiliki kemampuan dalam penentuan atau penunjukan anggota Direksi; dan
c) dalam hal tidak ditemukan pemegang saham perseroan yang paling mengendalikan perseroan karena misalnya keputusan diambil secara kolektif oleh seluruh pemegang saham perseroan, maka identifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) didasarkan pada anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang paling mengendalikan perseroan terbatas dimaksud.
Langkah penelusuran informasi dalam rangka identifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf c) di atas, bukan merupakan langkah yang bersifat pilihan alternatif, tetapi merupakan langkah berjenjang yang masing-masing akan digunakan apabila langkah sebelumnya telah diterapkan oleh Penyelenggara, namun Penyelenggara belum dapat mengidentifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) melalui langkah tersebut.
7) Bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) berupa lembaga negara atau instansi pemerintah, perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara, atau perusahaan publik atau emiten, Calon Nasabah tidak memiliki keharusan untuk menyampaikan dokumen dan/atau identitas pengendali akhir. Namun demikian, Penyelenggara tetap melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dengan menggunakan data, dan informasi yang tersedia di publik. Pengecualian terhadap keharusan penyampaian dokumen dan/atau identitas pengendali akhir Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) harus didokumentasikan oleh Penyelenggara.
8) Apabila Penyelenggara meragukan atau tidak dapat meyakini identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), Penyelenggara wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau transaksi dengan Nasabah.
9) Terhadap Calon Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang hubungan usahanya ditolak, Penyelenggara harus memperoleh paling sedikit informasi nama, nomor identitas, alamat, dan tempat tanggal lahir sesuai dengan salinan dokumen identitas yang diperoleh Penyelenggara untuk kepentingan pelaporan TKM.
10) Identifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dapat dilaksanakan secara elektronik sepanjang Sistem Elektronik Penyelenggara mampu untuk mengidentifikasi identitas resmi dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
11) Untuk mengetahui apakah Calon Nasabah atau Nasabah bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), pelaksanaannya dapat dilakukan antara lain melalui penambahan pertanyaan apakah Calon Nasabah atau Nasabah bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) pada pengisian form elektronik yang diisi melalui laman atau aplikasi Penyelenggara.
12) Dalam hal Identifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dilaksanakan secara elektronik, pelaksanaannya dapat dilakukan antara lain melalui pengisian form elektronik dan penggugahan salinan dokumen identitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 POJK APU dan PPT secara elektronik (softcopy) melalui laman atau aplikasi Penyelenggara.
b. Verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)
1) Dalam rangka meyakini kebenaran identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), verifikasi dapat dilakukan dengan:
a) melakukan wawancara melalui telepon, atau video conference dengan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) apabila diperlukan;
b) mencocokkan kesesuaian cap jempol, sidik jari, atau foto wajah (swafoto) dengan dokumen identitas atau dokumen lainnya yang mencantumkan tanda tangan, cap jempol, sidik jari, atau foto wajah (swafoto) Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);
c) meminta untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang apabila timbul keraguan terhadap dokumen identitas yang ada;
d) melakukan pengecekan silang (apabila perlu) untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan. Pengecekan silang dilakukan dengan cara, antara lain:
(1) menghubungi Calon Nasabah melalui telepon (rumah atau kantor);
(2) menghubungi pejabat sumber daya manusia tempat Calon Nasabah bekerja apabila pekerjaan Calon Nasabah adalah karyawan suatu perusahaan atau instansi;
(3) melakukan konfirmasi atas penghasilan Calon Nasabah dengan mensyaratkan rekening koran dari bank atau penyedia jasa keuangan lain; dan
(4) melakukan analisis informasi geografis untuk melihat kondisi hutan melalui teknologi remote sensing terhadap Calon Nasabah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan;
e) memastikan bahwa Calon Nasabah tidak memiliki rekam jejak negatif dengan melakukan verifikasi identitas Calon Nasabah menggunakan sumber independen lainnya antara lain:
(1) daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia;
(2) daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan
(3) data lainnya seperti identitas pemberi kerja dari Calon Nasabah, rekening telepon dan rekening listrik.
2) Penyelesaian proses verifikasi identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dilakukan sebelum membuka hubungan usaha dengan calon Nasabah atau transaksi dengan Nasabah yang bertindak untuk dan atas nama kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
3) Dalam kondisi tertentu, proses verifikasi dapat diselesaikan kemudian setelah dilakukannya hubungan usaha atau transaksi. Kondisi tertentu tersebut adalah apabila:
a) kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi pada saat hubungan usaha atau transaksi akan dilakukan, misalnya karena dokumen masih dalam proses pengurusan. Untuk itu, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dapat menyampaikan dokumen setelah melakukan hubungan usaha, dengan jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan Penyelenggara yang diikuti dengan mitigasi risiko yang memadai, dan/atau
b) tingkat risiko Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) perorangan tergolong rendah.
4) Verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dapat dilaksanakan secara elektronik sepanjang Sistem Elektronik Penyelenggara mampu untuk memverifikasi kebenaran identitas resmi dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
5) Dalam hal Penyelenggara melakukan verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) secara elektronik, maka Penyelenggara harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf g.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi IV angka 12 SEOJK 6/SEOJK.05/2021
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.