Romawi IV angka 11

SEOJK 6/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

11. Verifikasi Calon Nasabah atau Nasabah Berisiko Tinggi atau PEP a. Verifikasi Calon Nasabah dan Nasabah berisiko tinggi atau PEP dilaksanakan dengan memerhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a sampai dengan huruf e. b. Selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penyelenggara dapat melakukan verifikasi Calon Nasabah dan Nasabah berisiko tinggi atau PEP dalam pelaksanaan EDD dengan cara antara lain sebagai berikut: 1) meminta atau mencari informasi tambahan tentang Nasabah bersangkutan (misalnya pekerjaan, dan besaran aset yang dimiliki) dan melakukan pengkinian atas data identitas Nasabah; 2) meminta atau mencari informasi tambahan mengenai sumber dana atau sumber kekayaan Nasabah tersebut; 3) meminta atau mencari informasi tambahan mengenai alasan atau dasar dari transaksi yang dilakukan oleh Nasabah; 4) memperoleh persetujuan dari pejabat senior untuk memulai dan/atau melanjutkan hubungan usaha dan/atau transaksi; dan 5) melakukan pemantauan yang semakin diperketat terhadap transaksi yang dilakukan oleh Nasabah tersebut. c. Verifikasi Calon Nasabah atau Nasabah berisiko tinggi atau PEP sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan secara elektronik. d. Dalam hal Penyelenggara melakukan verifikasi Calon Nasabah atau Nasabah berisiko tinggi atau PEP secara elektronik, maka Penyelenggara harus memerhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf g.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi IV angka 11 SEOJK 6/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 50

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.

Status di JDIH