Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
10. Identifikasi Calon Nasabah atau Nasabah Berisiko Tinggi atau PEP
a. Dalam hal Penyelenggara menilai Calon Nasabah atau Nasabah berisiko tinggi atau PEP, maka Penyelenggara wajib menerapkan EDD.
b. Penyelenggara harus memiliki kebijakan dan prosedur identifikasi Calon Nasabah atau Nasabah Berisiko Tinggi atau PEP.
c. Kebijakan dan prosedur identifikasi Calon Nasabah dan Nasabah berisiko tinggi atau PEP sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit mencakup ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 8 huruf b, huruf c, dan huruf e.
d. Identifikasi Calon Nasabah dan Nasabah berisiko tinggi atau PEP dapat dilakukan secara elektronik sepanjang Sistem Elektronik Penyelenggara mampu untuk mengidentifikasi identitas resmi dari Calon Nasabah atau Nasabah berisiko tinggi atau PEP.
e. Dalam hal identifikasi Calon Nasabah dan Nasabah berisiko tinggi atau PEP dilakukan secara elektronik, pelaksanaannya dapat dilakukan antara lain melalui pengisian form elektronik dan penyampaian salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 POJK APU dan PPT secara elektronik (softcopy) melalui laman atau aplikasi Penyelenggara.
f. Selain salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Penyelenggara dapat meminta sejumlah data, dokumen dan informasi tambahan yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi dan memverifikasi Calon Nasabah secara elektronik yang penyampaiannya dilakukan melalui laman atau melalui aplikasi Penyelenggara. Adapun contoh data, dokumen, dan informasi tambahan tersebut antara lain sebagai berikut:
1) untuk Calon Nasabah atau Nasabah orang perseorangan antara lain alamat email, softcopy dokumen identitas tambahan yang dikeluarkan oleh pihak atau yang berwenang, dan foto wajah (swafoto);
2) untuk Calon Nasabah atau Nasabah korporasi antara lain:
a) alamat email dan nomor telepon korporasi; dan
b) nama, alamat email, nomor telepon, foto wajah (swafoto), serta dokumen identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara;
3) untuk Calon Nasabah atau Nasabah perikatan lainnya (legal arrangement) antara lain:
a) bagi perikatan lainnya berupa trust, data, informasi terkait nama, email, nomor telepon, foto wajah (swafoto), serta dokumen identitas orang perseorangan dari pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya, penitip harta (settelor), penerima dan pengelola harta (trustee), penjamin/protector (apabila ada), penerima manfaat, dan orang perseorangan yang menjadi pengendali akhir dari trust dalam melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara; dan
b) bagi perikatan lainnya dalam bentuk selain trust yakni data, informasi terkait nama, email, nomor telepon, foto wajah (swafoto), serta dokumen identitas orang perseorangan yang mempunyai posisi yang sama atau setara dengan pihak dalam trust sebagaimana dimaksud dalam huruf a); dan
4) untuk Calon Nasabah berupa lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing antara lain nama, email, nomor telepon, foto wajah (swafoto), serta dokumen identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing tersebut dalam melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara apabila orang perseorangan tersebut berisiko tinggi atau PEP.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi IV angka 10 SEOJK 6/SEOJK.05/2021
PDF naskah resmi, halaman 48
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.
Status di JDIH