Romawi IV angka 9
SEOJK 6/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
9. Verifikasi Calon Nasabah atau Nasabah
a. Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau transaksi dengan Nasabah, Penyelenggara harus melakukan verifikasi atas informasi yang telah diberikan pada saat identifikasi melalui dokumen pendukung Calon Nasabah atau Nasabah.
b. Dalam rangka meyakini kebenaran identitas Calon Nasabah, verifikasi dapat dilakukan dengan:
1) melakukan wawancara melalui telepon, atau video conference dengan Calon Nasabah apabila diperlukan;
2) mencocokkan kesesuaian profil Calon Nasabah, foto diri dan foto identitas Nasabah;
3) mencocokkan kesesuaian dokumen identitas sidik jari, dan/atau foto diri (swafoto) dengan dokumen identitas atau dokumen lainnya yang mencantumkan tanda tangan, sidik jari, dan/atau foto diri (swafoto);
4) meminta kepada Calon Nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang apabila timbul keraguan terhadap dokumen identitas yang ada;
5) melakukan pengecekan silang (apabila perlu) untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan. Pengecekan silang dilakukan dengan cara, antara lain:
a) menghubungi Calon Nasabah melalui telepon (rumah atau kantor);
b) menghubungi pejabat sumber daya manusia tempat Calon Nasabah bekerja apabila pekerjaan Calon Nasabah adalah karyawan suatu perusahaan atau instansi;
c) melakukan konfirmasi atas penghasilan Calon Nasabah dengan mensyaratkan rekening koran dari bank atau penyedia jasa keuangan lain; atau
d) melakukan analisis informasi geografis untuk melihat kondisi hutan melalui teknologi remote sensing terhadap Calon Nasabah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan; dan/atau
6) memastikan bahwa Calon Nasabah tidak memiliki rekam jejak negatif dengan melakukan verifikasi identitas Calon Nasabah menggunakan sumber independen lainnya antara lain:
a) daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia;
b) daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; atau
c) data lainnya seperti identitas pemberi kerja dari Calon Nasabah, rekening telepon dan rekening listrik.
c. Penyelesaian proses verifikasi identitas Calon Nasabah atau Nasabah dilakukan sebelum membuka hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau transaksi dengan Nasabah.
d. Dalam kondisi tertentu, proses verifikasi dapat diselesaikan kemudian setelah dilakukannya hubungan usaha atau transaksi. Contoh: dokumen identitas yang dipersyaratkan masih dalam proses pengurusan sehingga tidak dapat dipenuhi pada saat akan melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara.
e. Dalam hal proses verifikasi diselesaikan kemudian setelah dilakukannya hubungan usaha atau transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Penyelenggara harus melakukan mitigasi risiko yang memadai, contohnya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
1) meminta dokumen yang dapat membuktikan bahwa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan masih dalam proses pengurusan. Contoh:
a) untuk Nasabah korporasi dan perikatan lainnya berupa dokumen bukti pengurusan izin usaha yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang, dan/atau dokumen bukti pengurusan nomor pokok wajib pajak dari instansi pemerintah yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pajak; atau
b) untuk Nasabah orang perseorangan berupa dokumen yang membuktikan bahwa akta pewarisan atau akta jual beli sebagai dokumen sumber dana sedang dalam proses pengurusan oleh notaris/pejabat pembuat akta tanah;
2) memberlakukan pembatasan layanan dan/atau transaksi yang diberikan oleh Penyelenggara; dan/atau
3) Penyelenggara meminta Calon Nasabah untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dalam jangka waktu tertentu.
f. Penyelenggara dapat melakukan proses verifikasi Calon Nasabah atau Nasabah secara elektronik sepanjang Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara mampu untuk memverifikasi kebenaran identitas dari Calon Nasabah atau Nasabah.
g. Dalam hal Penyelenggara melaksanakan proses verifikasi secara elektronik, maka Penyelenggara harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Penyelenggara dapat melakukan verifikasi secara elektronik dengan cara pertemuan langsung tatap muka (verifikasi face to face) dengan ketentuan sebagai berikut:
a) verifikasi face to face secara elektronik dapat dilakukan melalui sarana elektronik milik Penyelenggara atau milik pihak ketiga;
b) dalam hal verifikasi face to face dilakukan melalui sarana elektronik milik Penyelenggara, maka pelaksanaannya menggunakan perangkat lunak milik Penyelenggara dengan perangkat keras milik Penyelenggara atau perangkat keras milik Nasabah atau Calon Nasabah. Contoh: Fitur video call pada aplikasi yang dimiliki Penyelenggara yang terhubung langsung secara real-time dan online dengan pegawai/pejabat Penyelenggara melalui smarphone, komputer, dan/atau tablet milik Nasabah atau Calon Nasabah;
c) dalam hal verifikasi face to face dilakukan menggunakan sarana elektronik milik pihak ketiga, maka pihak ketiga wajib mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
d) untuk memberikan tambahan keyakinan bagi Penyelenggara dalam melaksanakan proses verifikasi face to face melalui sarana elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a), Penyelenggara dapat menambahkan penggunaan mekanisme dan/atau teknologi pendeteksi gerak untuk memastikan bahwa Calon Nasabah atau Nasabah adalah subjek yang hidup dan tidak terdapat upaya penipuan identitas. Contoh: mekanisme pendeteksi gerak pada proses verifikasi face to face secara elektronik antara lain pejabat/pegawai Penyelenggara meminta Calon Nasabah atau Nasabah bergerak secara acak ke berbagai arah (misalnya menggerakkan wajah 45 derajat atau 90 derajat ke kiri atau ke kanan), meminta Calon Nasabah atau Nasabah untuk memperlihatkan area sekitar tempat Calon Nasabah atau Nasabah pada saat melakukan verifikasi, dan/atau menyampaikan pertanyaan yang sifatnya konfirmasi kebenaran informasi atau identitas kepada Calon Nasabah atau Nasabah.
2) Proses verifikasi face to face dapat dikecualikan dengan proses verifikasi tanpa tatap muka (verifikasi non-face to face) dengan ketentuan sebagai berikut:
a) verifikasi non- face to face dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak milik Penyelenggara dengan perangkat keras milik Penyelenggara atau perangkat keras milik Nasabah atau Calon Nasabah. Contoh: perangkat lunak milik Penyelenggara dan perangkat keras milik Nasabah atau Calon Nasabah yang digunakan untuk verifikasi non-face to face antara lain:
(1) aplikasi milik Penyelenggara yang dapat diakses dengan perangkat gawai (mobile device) antara lain smartphone dan/atau komputer tablet; dan/atau
(2) situs web (website) Penyelenggara yang dapat diakses melalui perangkat elektronik Calon Nasabah atau Nasabah antara lain komputer dan/atau laptop.
Penyelenggara harus memastikan perangkat keras milik Nasabah atau Calon Nasabah dilengkapi dengan fitur pendukung verifikasi seperti kamera, pemindai, perekam, dan/atau pelacak lokasi;
b) verifikasi non-face to face wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 (dua) faktor otentikasi. Yang dimaksud dengan “2 (dua) faktor otentikasi” mencakup:
(1) what you have, yaitu dokumen identitas yang dimiliki oleh Calon Nasabah yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik; dan
(2) what you are, yaitu data biometrik antara lain dalam bentuk sidik jari, iris mata milik Calon Nasabah, dan/atau teknologi pengenalan wajah.
Akses data kependudukan dapat diperoleh dengan mengacu kepada peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan, yang dapat diakses melalui web service, web portal, dan card reader. Akses data kependudukan melalui web service dan web portal contohnya adalah melalui platform bersama di mana platform bersama dimaksud bertindak selaku perantara yang tidak memiliki hak akses data kependudukan dan tidak menyimpan data perseorangan. Contoh akses data kependudukan lainnya adalah melalui pihak yang memanfaatkan data administrasi kependudukan yang memenuhi 2 (dua) faktor otentikasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) di mana pihak tersebut memperoleh sertifikasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi;
c) untuk memberikan tambahan keyakinan bagi Penyelenggara dalam proses verifikasi non face to face sebagaimana dimaksud pada huruf b), Penyelenggara dapat:
(1) menambahkan faktor otentikasi lain yaitu what you know, yang antara lain dapat berupa personal identification number (PIN), password, onetime password (OTP), dan/atau challenge-response; dan/atau
(2) menambahkan penggunaan teknologi pendeteksi gerak untuk memastikan bahwa Calon Nasabah atau Nasabah adalah subjek yang hidup dan tidak terdapat upaya penipuan identitas.
3) Untuk memberikan tambahan keyakinan bagi Penyelenggara, verifikasi yang dilakukan secara elektronik oleh Penyelenggara dapat memanfaatkan teknologi artificial intelligence, atau algoritma yang dipadankan dengan database Penyelenggara.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi IV angka 9 SEOJK 6/SEOJK.05/2021
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.