Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
8. Identifikasi Calon Nasabah atau Nasabah
a. Penyelenggara wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Calon Nasabah atau Nasabah ke dalam kelompok orang perseorangan (natural person), korporasi, dan perikatan lainnya (legal arrangement).
b. Penyelenggara harus memiliki kebijakan tentang penerimaan dan identifikasi Calon Nasabah atau Nasabah.
c. Kebijakan penerimaan dan identifikasi Calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:
1) permintaan informasi mengenai Calon Nasabah, bukti identitas, serta informasi dan/atau dokumen pendukung dari Calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 POJK APU dan PPT;
2) penelitian atas kebenaran dokumen pendukung identitas Calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1);
3) permintaan dokumen identitas Calon Nasabah lebih dari satu yang dikeluarkan pihak yang berwenang, jika terdapat keraguan terhadap kartu identitas yang ada;
4) apabila diperlukan dapat dilakukan wawancara dengan Calon Nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti identitas dan dokumen pendukung Calon Nasabah;
5) larangan untuk membuka atau memelihara nama user/pengguna anonim atau nama fiktif; dan
6) identifikasi terhadap transaksi atau hubungan usaha dengan Calon Nasabah yang berasal atau terkait dengan negara yang belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF yang dapat dilihat dari rilis resmi pada laman (website) FATF yang diterbitkan secara berkala.
d. Penyelenggara dapat melakukan penerimaan dan identifikasi Calon Nasabah atau Nasabah secara elektronik sepanjang Sistem Elektronik Penyelenggara mampu untuk mengidentifikasi identitas dari Calon Nasabah atau Nasabah.
e. Dalam pelaksanaan penerimaan dan identifikasi Calon Nasabah atau Nasabah secara elektronik, Penyelenggara tetap harus memperhatikan pedoman penerimaan dan identifikasi Calon Nasabah atau Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
f. Dalam hal penerimaan dan identifikasi Calon Nasabah dilakukan secara elektronik, pelaksanaannya dapat dilakukan antara lain melalui pengisian form elektronik dan penyampaian salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 POJK APU dan PPT dalam bentuk softcopy melalui laman atau aplikasi Penyelenggara.
g. Selain salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Penyelenggara dapat meminta sejumlah data, dokumen dan informasi tambahan yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi dan memverifikasi Calon Nasabah atau Nasabah yang penyampaiannya dilakukan melalui laman atau melalui aplikasi Penyelenggara. Adapun contoh data, dokumen, dan informasi tambahan tersebut antara lain sebagai berikut:
1) untuk Calon Nasabah atau Nasabah orang perseorangan antara lain alamat email, softcopy dokumen identitas tambahan yang dikeluarkan oleh pihak atau yang berwenang, dan foto wajah (swafoto);
2) untuk Calon Nasabah atau Nasabah korporasi antara lain:
a) alamat email dan nomor telepon korporasi; dan
b) nama, alamat email, nomor telepon, foto wajah (swafoto), serta dokumen identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara.
3) untuk Calon Nasabah atau Nasabah perikatan lainnya (legal arrangement) antara lain:
a) bagi perikatan lainnya berupa trust, data, informasi terkait nama, email, nomor telepon, foto wajah (swafoto), serta dokumen identitas orang perseorangan dari pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya, penitip harta (settelor), penerima dan pengelola harta (trustee), penjamin/protector (apabila ada), penerima manfaat, dan orang perseorangan yang menjadi pengendali akhir dari trust dalam melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara.
b) bagi perikatan lainnya dalam bentuk selain trust yakni data, informasi terkait nama, email, nomor telepon, foto wajah (swafoto), serta dokumen identitas orang perseorangan yang mempunyai posisi yang sama atau setara dengan pihak dalam trust sebagaimana dimaksud dalam huruf a).
4) untuk Calon Nasabah berupa lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga internasional atau perwakilan negara asing antara lain nama, email, nomor telepon, foto wajah (swafoto), serta dokumen identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing tersebut dalam melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi IV angka 8 SEOJK 6/SEOJK.05/2021
PDF naskah resmi, halaman 40
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.
Status di JDIH