Romawi IV angka 20

SEOJK 6/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

20. Rekam Jejak Audit a. Penyelenggara wajib memiliki rekam jejak audit atas seluruh kegiatannya. b. Rekam jejak audit digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya. c. Pelaksanaan rekam jejak audit paling sedikit mencakup: 1) memelihara log transaksi sesuai kebijakan retensi data Penyelenggara, sesuai peraturan perundang-undangan; 2) memberikan notifikasi kepada Nasabah apabila suatu transaksi telah berhasil dilakukan; 3) memastikan tersedianya fungsi jejak audit untuk dapat mendeteksi usaha dan/atau terjadinya penyusupan yang harus dianalisis atau dievaluasi secara berkala; dan 4) dalam hal sistem pemrosesan dan jejak audit dilakukan oleh pihak ketiga, maka proses jejak audit tersebut harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Penyelenggara. d. Proses rekam jejak audit dapat dilakukan secara elektronik antara lain dengan: 1) log atau rekaman elektronik transaksi dalam database Penyelenggara; 2) notifikasi melalui e-mail, short message service (SMS), laman, atau aplikasi Penyelenggara kepada Nasabah apabila suatu transaksi telah berhasil dilakukan; dan 3) sistem peringatan dini (early warning system) untuk dapat mendeteksi usaha dan/atau terjadinya penyusupan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi IV angka 20 SEOJK 6/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 69

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.

Status di JDIH