SEOJK 6/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
21. Pelaporan kepada Pejabat Senior, Direksi, dan Dewan Komisarisa. Pejabat senior, Direksi dan/atau Dewan Komisaris harus dilibatkan secara berjenjang dalam persetujuan dan pengawasan terhadap kondisi khusus yang mencakup:1) adanya Calon Nasabah yang berisiko tinggi atau PEP yang ingin melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara;2) adanya Calon Nasabah yang berasal dari negara berisiko tinggi; dan/atau3) adanya transaksi yang dilakukan oleh Nasabah berisiko tinggi atau PEP.b. Pelaporan atas perkembangan persetujuan dan pengawasan terhadap kondisi khusus tersebut dilaporkan secara berjenjang dari pejabat senior, Direksi, dan Dewan Komisaris.c. Kebijakan dan prosedur pelaporan kepada pejabat senior, Direksi, dan Dewan Komisaris mencakup:1) dalam hal proses CDD menunjukkan adanya Calon Nasabah atau Nasabah yang dikategorikan berisiko tinggi atau PEP maka pegawai Penyelenggara yang melaksanakan CDD melapor kepada pejabat senior. Pejabat senior bertanggung jawab terhadap penerimaan dan/atau penolakan hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau Nasabah yang berisiko tinggi;2) dalam hal pejabat senior menyetujui hubungan usaha dengan Nasabah berisiko tinggi atau PEP maka pejabat senior bertanggung jawab dalam memantau transaksi Nasabah berisiko tinggi atau PEP;3) pejabat senior harus melaporkan kepada Direksi yang membawahi fungsi penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal terkait jumlah Calon Nasabah atau Nasabah yang berisiko tinggi atau PEP termasuk jumlah Nasabah berisiko tinggi atau PEP yang ditolak, diterima atau dilakukan penutupan hubungan usaha.4) Direksi harus memberikan arahan atas laporan yang disampaikan pejabat senior dan menetapkan langkah-langkah mitigasi risiko.5) Direksi melaporkan kepada Dewan Komisaris terkait hasil pemantauan atas penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal secara keseluruhan sebagaimana kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan Penyelenggara.6) Direksi dapat mengusulkan pengkinian kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat perkembangan risiko yang perlu dimitigasi oleh Penyelenggara, yang belum tercantum dalam kebijakan dan prosedur tertulis.
Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.