Romawi IV angka 22

SEOJK 6/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

22. Kebijakan dan Prosedur Pelaporan kepada PPATK a. Penyelenggara harus menyampaikan kewajiban pelaporan kepada PPATK sesuai dengan ketentuan dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, termasuk peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Kepala PPATK. Berkaitan dengan TKM sebagai salah satu transaksi keuangan yang wajib dilaporkan oleh Penyelenggara, Penyelenggara dapat melihat contoh-contoh transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. b. Penyelenggara harus menyampaikan laporan lain terkait penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dalam hal terdapat permintaan informasi dari PPATK.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi IV angka 22 SEOJK 6/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 71

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.

Status di JDIH