Romawi IV angka 5

SEOJK 6/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

5. Melalui CDD atau EDD: a. Penyelenggara dapat memperoleh informasi secara detail mengenai Calon Nasabah, mengenal Nasabah dan memahami transaksi yang dilakukan Nasabah, mengetahui transaksi Nasabah yang tidak normal atau mencurigakan, melindungi reputasi dan integritas Penyelenggara, memfasilitasi kepatuhan terhadap ketentuan, dan melindungi Penyelenggara dari ancaman eksternal yaitu digunakan sebagai sarana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan b. Penyelenggara harus selalu berhati-hati dalam menerima Calon Nasabah serta terus melakukan pemantauan terhadap transaksi Nasabah yang menggunakan jasa Penyelenggara. Apabila transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Nasabah yang bersangkutan, maka Penyelenggara wajib menyampaikan laporan TKM kepada PPATK.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi IV angka 5 SEOJK 6/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 39

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.

Status di JDIH