Romawi III
SEOJK 6/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Pengawasan Aktif Direksi Pengawasan aktif Direksi paling sedikit meliputi:
a. memastikan Penyelenggara memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
b. mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal kepada Dewan Komisaris termasuk mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dengan memuat paling sedikit:
1) latar belakang penyusunan kebijakan dan prosedur;
2) struktur, tugas, wewenang dan tanggung jawab unit kerja khusus (UKK) dan/atau pejabat yang tunjuk sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
3) kebijakan dan prosedur program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
4) pengawasan atas penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan
5) rencana pengendalian internal;
c. membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
d. memberikan arahan yang jelas atas kebijakan, pengawasan, serta prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko TPPU dan TPPT serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
e. memastikan dilaksanakannya program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang sudah ditetapkan;
f. melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, termasuk memantau pelaksanaan tugas UKK dan/atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
g. melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif khususnya yang terkait dengan risiko Nasabah, risiko area/geografis/yuridis, risiko produk/jasa/transaksi, dan risiko jaringan distribusi;
h. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
i. memastikan bahwa seluruh pegawai telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal secara berkala;
j. memberikan persetujuan yang bersifat teknis atas kebijakan, pengawasan, serta prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko TPPU dan TPPT serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas Direksi;
k. memberikan persetujuan yang bersifat teknis atas kebijakan, prosedur, rencana bisnis dan/atau perubahan Sistem Elektronik dengan mempertimbangkan risiko TPPU dan TPPT serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan
l. memastikan pengamanan informasi yang ditujukan agar informasi yang dikelola terjaga kerahasiaan.
2. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling sedikit meliputi:
a. memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur tertulis penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang diusulkan Direksi termasuk mitigasi risiko TPPU dan TPPT serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
c. memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris; dan
d. rapat pembahasan Direksi dan Dewan Komisaris terkait Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) intensitas pelaksanaan rapat pembahasan diserahkan kepada Penyelenggara sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas usaha Penyelenggara; dan
2) materi pembahasan dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris dapat berupa antara lain:
a) mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang ada di Penyelenggara;
b) penanganan permasalahan dan/atau hambatan yang dihadapi Penyelenggara dalam menerapkan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
c) pembaruan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tipologi atau modus terkait APU dan PPT;
d) efektivitas penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan
e) hasil rapat pembahasan harus dituangkan dalam risalah rapat (minute meeting) yang ditanda tangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang menghadiri rapat pembahasan tersebut.
3. Dalam mendukung efektivitas penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Direksi, dan Dewan Komisaris harus:
a. memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang melekat pada seluruh aktivitas operasional Penyelenggara sehingga Direksi dan Dewan Komisaris mampu mengelola dan memitigasi risiko tersebut secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan;
b. memiliki pemahaman terkait risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal terutama risiko Nasabah, risiko negara/area geografis/yurisdiksi, risiko produk/jasa/transaksi, risiko jaringan distribusi (delivery channels), dan risiko relevan lainnya;
c. memastikan struktur organisasi yang memadai untuk penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan
d. bertanggung jawab atas kebijakan, prosedur, penerapan dan pengawasan penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, termasuk pengelolaan dan mitigasi risiko TPPU dan TPPT serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal pada seluruh aktivitas operasional Penyelenggara.
4. Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT
a. Penyelenggara harus memiliki penanggung jawab penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
b. Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal harus berada dalam struktur organisasi Penyelenggara.
c. Penentuan dan keberadaan penanggung jawab penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal didasarkan pada kebutuhan dan kompleksitas usaha Penyelenggara, artinya Penyelenggara dapat memiliki UKK dan pejabat penanggung jawab atau hanya memiliki UKK saja atau hanya memiliki pejabat penanggung jawab saja.
d. Dalam hal penanggung jawab penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal berupa UKK, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) terdiri paling sedikit 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang pimpinan dan 1 (satu) orang pelaksana;
2) tidak merangkap fungsi lain; dan
3) berada di bawah koordinasi Direksi secara langsung.
e. Dalam hal penanggung jawab penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal berupa pejabat penanggung jawab, maka pejabat penanggung jawab hanya dapat merangkap fungsi kepatuhan dan manajemen risiko.
f. UKK dan/atau pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal melapor dan bertanggung jawab kepada Direksi yang memiliki tugas mengawasi penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
g. Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dapat dilaksanakan oleh salah satu anggota Direksi. Dalam hal anggota Direksi ditunjuk sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, anggota Direksi tersebut tidak boleh melaksanakan fungsi lainnya dan hanya dapat melaksanakan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko.
h. Dalam hal Penyelenggara memiliki kantor cabang, Penyelenggara harus memiliki penanggung jawab penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di kantor pusat dan kantor cabang. Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di kantor cabang dapat dirangkap oleh penanggung jawab penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di kantor pusat sepanjang penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal berada dalam rentang kendali penanggung jawab di kantor pusat.
i. UKK dan/atau pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal harus:
1) independen terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
2) memiliki kemampuan yang memadai dalam menerapkan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang dibuktikan antara lain pernah mengikuti pelatihan APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal atau sertifikasi APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
3) mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi, risiko dan mitigasi risiko penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan
4) memiliki akses yang tepat dan tidak dibatasi untuk melihat dan menganalisis dokumen identifikasi Nasabah, rekening terdaftar, catatan akuntansi lain, dan informasi terkait lainnya.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi III SEOJK 6/SEOJK.05/2021
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.