SEOJK 6/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
f. Peninjauan dan Evaluasi Pendekatan Berbasis Risiko (Risk based Approach)1) Penilaian risiko yang dimiliki oleh Penyelenggara harus dievaluasi berdasarkan kebutuhan untuk menguji efektivitas dari kepatuhan penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, yang meliputi:a) penilaian risiko terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;b) pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;c) kebijakan dan prosedur;d) kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang Teknologi Informasi serta bisnis proses Penyelenggaraan;e) program pelatihan sumber daya manusia bagi karyawan, pejabat senior serta Direksi dan Dewan Komisaris terkait penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; danf) profil pegawai termasuk profiling data identitas serta kompetensi pegawai.2) Dalam hal terhadap perubahan struktur kegiatan usaha dan adanya penawaran atas produk dan jasa baru, pengkinian atas penilaian risiko harus dilakukan untuk kebijakan dan prosedur, langkah mitigasi, dan pengendalian intern.3) Peninjauan atas penilaian risiko terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal harus mencakup seluruh unsur termasuk kebijakan dan prosedur terhadap penilaian risiko, mitigasi risiko dan pemantauan berkelanjutan yang lebih intensif. Peninjauan dapat membantu Penyelenggara dalam mengevaluasi penyempurnaan kebijakan dan prosedur yang ada, atau untuk pembentukan kebijakan dan prosedur yang baru. Risiko yang telah diidentifikasi dapat berubah atau berkembang seiring dengan pengembangan produk baru atau timbulnya ancaman baru terhadap kegiatan usaha. Pada akhirnya, prosedur peninjauan dimaksud akan memengaruhi efektivitas dari pelaksanaan pendekatan berbasis risiko (risk based approach).4) Dengan adanya peninjauan pada pendekatan berbasis risiko (risk based approach), Penyelenggara dapat:a) melakukan peninjauan sesuai dengan kebutuhan Penyelenggara;b) menghasilkan tinjauan yang mencakup kepatuhan kebijakan dan prosedur, penilaian terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta program pelatihan untuk menguji efektivitas pendekatan berbasis risiko (risk based approach);c) melakukan penatausahaan terhadap proses peninjauan dan melaporkan kepada pejabat senior; dand) melakukan penatausahaan hasil peninjauan bersama dengan penetapan langkah yang bersifat korektif untuk ditindaklanjuti.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II angka 5 huruf f SEOJK 6/SEOJK.05/2021
Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.