SEOJK 6/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
e. Penerapan Pendekatan Berbasis Risiko (Risk Based Approach)1) Penyelenggara menerapkan pendekatan berbasis risiko (risk based approach) yang didasarkan pada hasil penilaian risiko terhadap kegiatan/aktivitas usaha sehari-hari termasuk identifikasi, verifikasi, dan pemantauan, yang tetap perlu dilakukan sebagai persyaratan minimal.2) Pendekatan berbasis risiko (risk based approach) yang dimiliki Penyelenggara harus didokumentasikan untuk menunjukkan tingkat kepatuhan Penyelenggara. Kebijakan dan prosedur terkait pendekatan berbasis risiko (risk based approach) harus dikomunikasikan, dipahami, dan dipatuhi oleh semua pegawai, khususnya pegawai yang melakukan identifikasi dan penatausahaan data dan informasi Nasabah serta pelaporan transaksi kepada otoritas terkait. Penyelenggara harus menyediakan informasi yang cukup untuk memproses dan melengkapi transaksi, sesuai dengan identifikasi dan penatausahaan data dan informasi Nasabah sebagaimana dipersyaratkan.3) Prosedur dan kebijakan pendekatan berbasis risiko (risk based approach) harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:a) identifikasi Nasabah;b) penilaian risiko;c) tindakan khusus terhadap area berisiko tinggi;d) penatausahaan; dane) pelaporan.4) Kebijakan dan prosedur dalam pendekatan berbasis risiko (risk based approach) juga mencakup hal terkait pendeteksian transaksi mencurigakan dan penentuan jenis pemantauan yang disesuaikan dengan tingkat risiko Nasabah atau hubungan usaha, serta aspek pemantauan baik dari sisi frekuensi, tata cara pelaksanaan, dan evaluasi terhadap hasil pemantauan.5) Penyelenggara perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap seluruh hubungan usaha yang dilakukan, dan terhadap hubungan usaha yang berisiko tinggi terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Penyelenggara menerapkan langkah khusus yang lebih ketat terhadap Nasabah atau hubungan usaha yang berisiko tinggi.6) Penyelenggara perlu memperhatikan bahwa dalam manajemen risiko dan mitigasi risiko dibutuhkan kepemimpinan dan keterlibatan pejabat senior. Pejabat senior bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan, prosedur, proses pengendalian intern, dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dalam kegiatan/aktivitas usaha yang dimiliki Penyelenggara.7) Dengan adanya pendekatan berbasis risiko (risk based approach), Penyelenggara dapat:a) memastikan bahwa penilaian risiko yang telah dilakukan menggambarkan proses pendekatan berbasis risiko (risk based approach), frekuensi pemantauan Nasabah yang berisiko rendah dan berisiko tinggi, dan juga menggambarkan langkah pengendalian intern yang diberlakukan untuk mengurangi risiko tinggi yang telah diidentifikasi;b) menerapkan pendekatan berbasis risiko (risk based approach);c) melakukan pengkinian data dan informasi terhadap Nasabah dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);d) melakukan pemantauan terhadap seluruh hubungan usaha yang dimiliki;e) melakukan pemantauan yang lebih sering terhadap hubungan usaha yang berisiko tinggi;f) melakukan langkah tertentu terhadap Nasabah berisiko tinggi; dan/ataug) melibatkan pejabat senior dalam menghadapi situasi atau area berisiko tinggi (misalnya untuk PEP, pemberian persetujuan melakukan hubungan usaha diberikan oleh pejabat senior).
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II angka 5 huruf e SEOJK 6/SEOJK.05/2021
Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.