Romawi IV angka 1

SEOJK 6/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

1. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal berdasarkan pendekatan berbasis risiko dimaksud paling sedikit meliputi: a. identifikasi dan verifikasi Calon Nasabah atau Nasabah; b. identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); c. penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi; d. pengelolaan risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang berkelanjutan terkait dengan Nasabah, negara area geografis/yurisdiksi, produk/jasa/transaksi, atau jaringan distribusi; e. pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur; f. pengkinian dan pemantauan; g. pelaporan kepada pejabat senior, Direksi, dan Dewan Komisaris; dan h. pelaporan kepada PPATK.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi IV angka 1 SEOJK 6/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 38

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.

Status di JDIH