Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi II

SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Satuan ringkas dari 33363 karakter. Baca satuan anak untuk melanjutkan teks.

1. Pedagang wajib menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM secara efektif dengan memperhatikan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, serta skala usaha, kompleksitas usaha, dan/atau karakteristik usaha Pedagang, yang mencakup: a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kebijakan dan prosedur; c. pengendalian intern; d. sistem informasi manajemen; dan e. sumber daya manusia dan pelatihan. 2. Penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan Pedagang dengan pen

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi II SEOJK 16/SEOJK.07/2025

  • Romawi II angka 1

    1. Pedagang wajib menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM secara efektif dengan memperhatikan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, serta skala usaha, kompleksita…

  • Romawi II angka 2

    2. Penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan Pedagang dengan pendekatan berbasis risiko yang didasarkan pada hasil pen…

  • Romawi II angka 3

    3. Dalam melakukan hubungan usaha dan transaksi dengan Nasabah, Pedagang harus menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko (risk-based approach). P…

  • Romawi II angka 4

    4. Konsep Risiko

  • Romawi II angka 5

    5. Pedagang harus melakukan pengkinian penilaian risiko TPPU, TPPT dan/atau PPSPM secara berkala sesuai dengan kebutuhan Pedagang berdasarkan penilaian risiko…

Semua satuan turunan dalam Pustaka Hukum

PDF naskah resmi, halaman 5

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi XI SEOJK 16/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 3 Juli 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 03-07-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH