Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi II angka 5 huruf a angka 8

SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

8) Risiko Relevan Lainnya Faktor lain yang relevan yang dapat memberikan dampak pada risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM antara lain: a) perkembangan modus dan tipologi risiko TPPU, TPPT dan/atau PPSPM; b) model bisnis, skala usaha, dan jumlah pegawai sebagai faktor risiko bawaan (inherent risk) Pedagang; c) total nilai dan intensitas transaksi yang tinggi sehingga memerlukan mitigasi risiko yang memadai; d) penggunaan teknologi informasi dalam seluruh rangkaian proses bisnis Pedagang; e) keamanan data dari risiko serangan siber (cyberattacks), dimana Pedagang sangat bergantung pada penggunaan open communication network (internet) sehingga pada proses penggunaan internet tersebut terdapat risiko besar terhadap serangan siber (cyberattacks); f) pelindungan data pribadi yang mencakup pelindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Risiko paling besar bagi Pedagang adalah terkait dengan buruknya manajemen pelindungan data pribadi; g) rekam jejak transaksi dan penerimaan nasabah, dimana Pedagang diharuskan untuk menyediakan rekam jejak transaksi dan penerimaan nasabah terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Pedagang. Rekam jejak transaksi dan penerimaan nasabah sangat penting karena digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian dan pemeriksaan lainya; dan/atau h) pusat penyimpanan data (data center) dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center), dimana keberadaan pusat data dan pusat pemulihan bencana ditujukan untuk memudahkan proses pelindungan data pribadi dan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat bencana yang disebabkan oleh alam dan/atau manusia. Melalui pusat penyimpanan data (data center) dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center), Pedagang tetap memiliki data cadangan (back up data) sehingga tidak mengulangi proses pengumpulan data kembali.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi II angka 5 huruf a angka 8 SEOJK 16/SEOJK.07/2025

PDF naskah resmi, halaman 12

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi XI SEOJK 16/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 3 Juli 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 03-07-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH