Romawi II angka 4
SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
4. Konsep Risiko
a. Definisi Risiko Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan (likelihood) suatu kejadian dan dampak. Secara sederhana, risiko dilihat sebagai kombinasi peluang yang mungkin terjadi dan tingkat kerusakan atau kerugian yang mungkin dihasilkan dari suatu peristiwa. Dalam konteks TPPU, TPPT, dan PPSPM, risiko diartikan:
1) pada tingkat nasional, adalah suatu ancaman dan kerentanan yang disebabkan oleh TPPU, TPPT, dan PPSPM yang membahayakan sistem keuangan nasional serta keselamatan dan keamanan nasional; dan
2) pada tingkat Pedagang, adalah suatu ancaman dan kerentanan yang menempatkan Pedagang pada risiko dimana Pedagang digunakan sebagai sarana oleh TPPU, TPPT, dan PPSPM.
Contoh matriks kemungkinan dan dampak (Likelihood And Impact Matrix) tercantum dalam Lampiran bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Ancaman dapat berupa pihak atau objek yang dapat menyebabkan kerugian. Dalam konteks TPPU, TPPT dan PPSPM, ancaman dapat berupa pelaku tindakan kriminal, fasilitator (pihak yang membantu pelaksanaan tindakan kriminal), dana para pelaku kejahatan, atau bahkan kelompok teroris. Kerentanan adalah unsur kegiatan usaha yang dapat dimanfaatkan oleh ancaman yang telah teridentifikasi. Dalam konteks TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kerentanan diartikan pengendalian intern yang lemah dari Pedagang ataupun penawaran produk/jasa/transaksi yang berisiko tinggi.
b. Manajemen Risiko Manajemen risiko adalah proses yang secara luas digunakan pada sektor publik dan sektor privat untuk membantu dalam pembuatan keputusan. Dalam kaitannya dengan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, proses dimaksud mencakup pemahaman terhadap risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, penilaian atas kedua risiko tersebut, dan pengembangan metode untuk mengelola dan melakukan mitigasi risiko yang telah diidentifikasi. Dalam menerapkan manajemen risiko atas TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, Pedagang dapat mengembangkan metode manajemen risiko sesuai dengan kebutuhan Pedagang berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, model bisnis, kegiatan usaha, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional Pedagang, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai APU, PPT dan PPPSPM.
c. Risiko Bawaan (Inherent Risk) dan Risiko Residual (Residual Risk) Dalam melakukan penilaian risiko, penting untuk membedakan antara risiko bawaan (inherent risk) dan risiko residu (residual risk). Risiko bawaan (inherent risk) adalah risiko yang melekat pada suatu peristiwa atau keadaan yang telah ada sebelum penerapan tindakan pengendalian. Risiko bawaan (inherent risk) ini terkait dengan profil risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM dari calon Nasabah atau Nasabah, yang mencakup paling sedikit 4 (empat) faktor risiko, yaitu Nasabah, negara/area geografis/yurisdiksi, produk/jasa/transaksi, atau jaringan distribusi (delivery channels). Pada sisi lain, risiko residu (residual risk) adalah tingkat risiko yang tersisa setelah implementasi langkah mitigasi risiko dan pengendalian.
d. Pendekatan Berbasis Risiko Dalam konteks TPPU, TPPT dan PPSPM, pendekatan berbasis risiko adalah suatu proses yang meliputi hal sebagai berikut:
1) penilaian risiko yang mencakup paling sedikit 4 (empat) faktor risiko, yaitu:
a) Nasabah;
b) negara/area geografis/yurisdiksi;
c) produk/jasa/transaksi; dan
d) jaringan distribusi (delivery channels).
2) Pedagang harus mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan termasuk risiko penggunaan teknologi informasi dan Sistem Elektronik.
3) Pedagang harus mengelola dan melakukan mitigasi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM melalui pelaksanaan pengendalian intern dan melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan risiko yang telah diidentifikasi, serta melakukan pemantauan transaksi sesuai dengan tingkat risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang telah dinilai. Contoh tingkat risiko yang terkait dengan kegiatan usaha pedagang tercantum dalam Lampiran bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4) Dalam melakukan penilaian, pengelolaan dan mitigasi risiko TPPU, TPPT dan PPSPM, Pedagang perlu memahami bahwa kegiatan penilaian dan mitigasi tersebut bukanlah sesuatu yang statis. Risiko yang telah diidentifikasi dapat berubah sejalan dengan perkembangan produk baru atau ancaman baru sehingga harus dilakukan pengkinian penilaian risiko secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan penilaian risiko Pedagang.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II angka 4 SEOJK 16/SEOJK.07/2025
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi XI SEOJK 16/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 3 Juli 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 03-07-2025
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.