Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi II angka 3

SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

3. Dalam melakukan hubungan usaha dan transaksi dengan Nasabah, Pedagang harus menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko (risk-based approach). Program tersebut antara lain mencakup hal yang diwajibkan dalam Rekomendasi FATF sebagai upaya untuk melindungi Pedagang agar tidak dijadikan sebagai sarana TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM. Dalam Rekomendasi FATF dinyatakan bahwa Pedagang berkewajiban mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM terkait dengan Nasabah, negara/area geografis/yurisdiksi, produk/jasa/transaksi, atau jaringan distribusi (delivery channels). Penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko (risk-based approach) mendukung Pedagang dalam menerapkan tindakan pencegahan dan mitigasi risiko yang sepadan dengan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang teridentifikasi. Pedagang selanjutnya dapat mengalokasikan sumber dayanya sesuai dengan profil risiko yang dihadapinya, mengelola pengendalian intern, struktur internal, dan implementasi kebijakan dan prosedur untuk mencegah serta mendeteksi TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM. Dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko (risk-based approach), Pedagang harus merujuk pada risiko yang tercantum dalam NRA dan SRA. Adapun risiko yang tercantum dalam NRA dan SRA tersebut dapat berkembang dan mengalami perubahan sehingga Pedagang harus tanggap dan mempertimbangkan perubahan risiko tersebut.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi II angka 3 SEOJK 16/SEOJK.07/2025

PDF naskah resmi, halaman 6

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi XI SEOJK 16/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 3 Juli 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 03-07-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH