Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
c. Implementasi Penerapan program APU, PPT, PPPSPM Berbasis Risiko (Risk-Based Approach)
1) Pedagang berkewajiban menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko (risk based approach) yang didasarkan pada hasil penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
2) Penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko (risk-based approach) yang dimiliki Pedagang harus didokumentasikan untuk menunjukkan tingkat kepatuhan Pedagang. Kebijakan dan prosedur terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko (risk based approach) harus dikomunikasikan, dipahami, dan dipatuhi oleh seluruh pegawai, khususnya pegawai yang melakukan identifikasi dan penatausahaan data dan informasi Nasabah serta pelaporan transaksi kepada otoritas terkait.
3) Prosedur dan kebijakan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko (risk based approach) harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
a) identifikasi Nasabah berdasarkan tingkat risiko;
b) pendeteksian Transaksi Keuangan Mencurigakan;
c) penentuan intensitas pemantauan yang disesuaikan dengan tingkat risiko Nasabah, antara lain dari sisi frekuensi, tata cara pelaksanaan, dan evaluasi terhadap hasil pemantauan;
d) penilaian risiko;
e) tindakan khusus terhadap area berisiko tinggi;
f) penatausahaan;
g) perencanaan dan pelaksanaan pengkinian data dan informasi Nasabah dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang didasarkan pada tingkat risiko; dan
h) pelaporan.
4) Kebijakan dan prosedur dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko (risk based approach) juga mencakup hal terkait pendeteksian transaksi mencurigakan dan penentuan jenis pemantauan yang disesuaikan dengan tingkat risiko Nasabah atau hubungan usaha, serta aspek pemantauan baik dari sisi frekuensi, tata cara pelaksanaan, dan evaluasi terhadap hasil pemantauan.
5) Pedagang perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap seluruh hubungan usaha yang dilakukan, dan terhadap hubungan usaha yang berisiko tinggi terhadap TPPU, TPPT, dan PPSPM. Pedagang harus menerapkan langkah khusus yang lebih ketat terhadap Nasabah atau hubungan usaha yang berisiko tinggi.
6) Pedagang perlu memperhatikan bahwa dalam manajemen risiko dan mitigasi risiko dibutuhkan kepemimpinan dan keterlibatan Pejabat Senior. Pejabat Senior bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan, prosedur, proses pengendalian intern, dan mitigasi risiko terhadap TPPU, TPPT, dan PPSPM dalam kegiatan/aktivitas usaha yang dimiliki Pedagang.
7) Dengan adanya penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko (risk based approach), Pedagang harus:
a) memastikan bahwa penilaian risiko yang telah dilakukan menggambarkan proses penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko (risk based approach), frekuensi pemantauan Nasabah yang berisiko rendah dan berisiko tinggi, dan juga menggambarkan langkah pengendalian intern yang diberlakukan untuk mengurangi risiko tinggi yang telah diidentifikasi;
b) menerapkan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko (risk based approach);
c) melakukan pengkinian data dan informasi terhadap Nasabah dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);
d) melakukan pemantauan terhadap seluruh hubungan usaha yang dimiliki;
e) melakukan pemantauan yang lebih sering terhadap hubungan usaha yang berisiko tinggi terkait TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM;
f) melakukan langkah tertentu terhadap Nasabah Berisiko Tinggi; dan
g) melibatkan Pejabat Senior dalam menghadapi situasi atau area berisiko tinggi (misalnya untuk PEP, pemberian persetujuan melakukan hubungan usaha diberikan oleh Pejabat Senior).
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II angka 5 huruf c SEOJK 16/SEOJK.07/2025
PDF naskah resmi, halaman 14