Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi II angka 5 huruf f

SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

f. Peninjauan dan Evaluasi Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM Berbasis Risiko (Risk Based Approach) 1) Penilaian risiko TPPU, TPPT dan/atau PPSPM yang dimiliki oleh Pedagang harus dievaluasi berdasarkan kebutuhan untuk menguji efektivitas dari kepatuhan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, yang meliputi: a) pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b) kebijakan dan prosedur; c) sistem informasi manajemen; d) pengendalian intern; e) kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dibidang teknologi informasi serta bisnis proses Pedagang; f) program pelatihan sumber daya manusia bagi pegawai, Pejabat Senior serta Direksi dan Dewan Komisaris terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan/atau g) profil pegawai termasuk pembuatan profil (profiling) data identitas serta kompetensi pegawai. 2) Dalam hal terdapat perubahan struktur kegiatan usaha, adanya penawaran atas produk dan jasa baru, dan teknologi baru, pengkinian atas penilaian risiko harus dilakukan untuk kebijakan dan prosedur, langkah mitigasi, dan pengendalian intern. 3) Peninjauan atas penilaian risiko TPPU, TPPT dan/atau PPSPM harus mencakup seluruh unsur termasuk kebijakan dan prosedur terhadap penilaian risiko, mitigasi risiko dan pemantauan berkelanjutan yang lebih intensif. Peninjauan atas penilaian risiko dapat membantu Pedagang dalam mengevaluasi penyempurnaan kebijakan dan prosedur yang ada atau untuk pembentukan kebijakan dan prosedur yang baru. Risiko yang telah diidentifikasi dapat berubah atau berkembang seiring dengan pengembangan produk baru atau timbulnya ancaman baru terhadap kegiatan usaha Pedagang. Pada akhirnya, prosedur peninjauan atas penilaian risiko dimaksud akan mempengaruhi efektivitas dari pelaksanaan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko (risk based approach) dalam menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM. 4) Dengan adanya peninjauan pada penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko (risk based approach), Pedagang harus: a) melakukan peninjauan sesuai dengan kebutuhan Pedagang; b) menghasilkan tinjauan yang mencakup kepatuhan kebijakan dan prosedur, penilaian risiko terhadap TPPU, TPPT, dan PPSPM serta program pelatihan untuk menguji efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko (risk based approach); c) melakukan penatausahaan terhadap proses peninjauan dan melaporkan kepada Pejabat Senior; dan d) melakukan penatausahaan hasil peninjauan dan penetapan langkah yang bersifat korektif untuk ditindaklanjuti.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi II angka 5 huruf f SEOJK 16/SEOJK.07/2025

PDF naskah resmi, halaman 17

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi XI SEOJK 16/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 3 Juli 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 03-07-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH