Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
5) Risiko Negara/Area Geografis/Yurisdiksi Dalam melakukan penilaian risiko, Pedagang harus mengidentifikasi risiko terkait lokasi geografis, baik lokasi geografis Pedagang maupun lokasi geografis Nasabah, atau lokasi tempat terjadinya hubungan usaha, dan dampaknya pada keseluruhan risiko. Risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM terkait negara/area geografis/yurisdiksi meningkat apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) Penerbit Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dari negara atau yurisdiksi berisiko tinggi;
b) Dana atau Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dari atau dikirim ke negara atau yurisdiksi berisiko tinggi;
c) Nasabah memiliki hubungan yang signifikan dengan negara atau yurisdiksi berisiko tinggi;
d) Nasabah berdomisili di wilayah yang berisiko tinggi;
e) Nasabah terdeteksi mengakses aplikasi/situs web Pedagang saat berada di wilayah atau di daerah perbatasan yang berisiko tinggi;
f) Nasabah berdomisili di wilayah daerah perbatasan antar negara yang berisiko tinggi;
g) Nasabah tidak diketahui wilayah domisili aslinya (menggunakan IP address palsu); dan/atau
h) Nasabah terdeteksi melakukan transaksi dengan Nasabah dari negara yang berisiko tinggi atau transaksi yang terhubung dengan Pedagang Aset Kripto pada negara yang berisiko tinggi.
Indikator yang menentukan suatu negara/area geografis/yurisdiksi berisiko tinggi terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM antara lain:
a) yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan mutual assessment terhadap suatu negara (seperti: Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering, Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), Eastern and Southern Africa Anti Money Laundering Group (ESAAMLG), The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG), Grupo de Accion Financiera de Sudamerica (GAFISUD), Inter Governmental Action Group Against Money Laundering in West Africa (GIABA), atau Middle East & North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF) diidentifikasi sebagai tidak secara memadai melaksanakan Rekomendasi FATF;
b) negara yang diidentifikasi tidak kooperatif atau suaka pajak (tax haven) oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD);
c) negara yang memiliki tingkat tata kelola (good governance) yang rendah sebagaimana ditentukan oleh World Bank;
d) negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam Transparency International Corruption Perception Index;
e) negara yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba;
f) negara yang dikenakan sanksi, embargo, atau yang serupa, oleh misalnya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB); atau
g) negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi oleh lembaga yang dipercaya, sebagai penyandang dana atau mendukung kegiatan terorisme, atau yang membolehkan kegiatan organisasi teroris di negaranya.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II angka 5 huruf a angka 5 SEOJK 16/SEOJK.07/2025
PDF naskah resmi, halaman 10