Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

Romawi IV

SEOJK 37/SEOJK.05/2017 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Satuan ringkas dari 26258 karakter. Baca satuan anak untuk melanjutkan teks.

1. PJK IKNB wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko. 2. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT dimaksud paling sedikit meliputi: a. identifikasi dan verifikasi nasabah; b. identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat (beneficial owner); c. penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi; d. pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi IV SEOJK 37/SEOJK.05/2017

  • Romawi IV angka 1

    1. PJK IKNB wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang diidentifikasi sesuai…

  • Romawi IV angka 2

    2. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT dimaksud paling sedikit meliputi:

  • Romawi IV angka 3

    3. Identifikasi dan verifikasi calon nasabah, nasabah, dan pemilik manfaat (beneficial owner) terdiri dari:

  • Romawi IV angka 4

    4. Penolakan Transaksi dan Penutupan Hubungan Usaha

  • Romawi IV angka 5

    5. Pengelolaan Risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang Berkelanjutan Terkait dengan Nasabah, Negara/Area Geografis/Yurisdiksi, Produk/Jasa/Tran…

  • Romawi IV angka 6

    6. Pemeliharaan Data yang Akurat terkait dengan Transaksi, Penatausahaan Proses CDD, dan Penatausahaan Kebijakan dan Prosedur

  • Romawi IV angka 7

    7. Pemantauan dan Pengkinian

  • Romawi IV angka 8

    8. Pelaporan Kepada Pejabat Senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT

  • Romawi IV angka 9

    9. Pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Semua satuan turunan dalam Pustaka Hukum

PDF naskah resmi, halaman 32

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi IX SEOJK 37/SEOJK.05/2017 (mulai berlaku 17 Juli 2017); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH