Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi IV angka 3 huruf a

SEOJK 37/SEOJK.05/2017 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

a. Kebijakan Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Dilligence/CDD) 1) Uji tuntas nasabah (customer due dilligence/CDD) merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK IKNB untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon nasabah, atau nasabah. 2) PJK IKNB wajib melakukan prosedur CDD pada saat: a) melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah; b) terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); c) terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; atau d) PJK IKNB meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah, nasabah, penerima kuasa, dan/atau pemilik manfaat (beneficial owner). 3) CDD dengan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang terkini mengenai profil nasabah untuk memastikan kesesuaian antara profil nasabah dengan transaksi yang dilakukan. CDD dapat dilakukan baik terhadap seluruh informasi maupun hanya terhadap sebagian informasi. 4) Dalam hal PJK IKNB menilai terdapat perubahan tingkat risiko dari nasabah, CDD berdasarkan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) dapat dilakukan kembali apabila: a) terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikan; b) terdapat perubahan profil nasabah yang bersifat signifikan; c) informasi pada profil nasabah yang tersedia dalam customer identification file (CIF) belum dilengkapi dengan dokumen dalam rangka verifikasi; dan/atau d) menggunakan rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi IV angka 3 huruf a SEOJK 37/SEOJK.05/2017

PDF naskah resmi, halaman 32

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi IX SEOJK 37/SEOJK.05/2017 (mulai berlaku 17 Juli 2017); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH