Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi IV angka 9

SEOJK 37/SEOJK.05/2017 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

9. Pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) a. PJK IKNB wajib menyampaikan Laporan Transaksi keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan laporan lain kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang. b. Dalam hal PJK IKNB menemukan adanya indikasi transaksi keuangan tunai yang melibatkan pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta zona tertentu yang merupakan zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang mengenai kepabeanan. c. PJK IKNB harus menyampaikan laporan lain terkait penerapan program APU dan PPT dalam hal terdapat permintaan informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi IV angka 9 SEOJK 37/SEOJK.05/2017

PDF naskah resmi, halaman 47

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi IX SEOJK 37/SEOJK.05/2017 (mulai berlaku 17 Juli 2017); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH