Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi IV angka 8

SEOJK 37/SEOJK.05/2017 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

8. Pelaporan Kepada Pejabat Senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT a. Dalam hal proses CDD menunjukkan adanya calon nasabah atau nasabah yang dikategorikan berisiko tinggi maka pegawai PJK IKNB yang melaksanakan CDD melapor kepada Pejabat Senior. Pejabat Senior bertanggung jawab terhadap penerimaan dan/atau penolakan hubungan usaha dengan calon nasabah atau nasabah yang berisiko tinggi. b. Dalam hal pejabat senior menyetujui hubungan usaha dengan nasabah berisiko tinggi maka pejabat senior bertanggung jawab dalam memantau transaksi nasabah berisiko tinggi. c. Pejabat Senior harus melaporkan kepada Direksi yang membawahkan fungsi penerapan program APU dan PPT terkait jumlah calon nasabah atau nasabah yang berisiko tinggi termasuk jumlah nasabah berisiko tinggi yang ditolak, diterima atau dilakukan penutupan hubungan usaha. d. Direksi harus memberikan arahan atas laporan yang disampaikan pejabat senior dan menetapkan langkah-langkah mitigasi risiko. e. Direksi melaporkan kepada Dewan Komisaris terkait hasil pemantauan atas penerapan program APU dan PPT secara keseluruhan sebagaimana kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan PJK IKNB. f. Direksi dapat mengusulkan pengkinian kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat perkembangan risiko yang perlu dimitigasi oleh PJK IKNB, yang belum tercantum dalam kebijakan dan prosedur tertulis.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi IV angka 8 SEOJK 37/SEOJK.05/2017

PDF naskah resmi, halaman 46

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi IX SEOJK 37/SEOJK.05/2017 (mulai berlaku 17 Juli 2017); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH