Romawi IV angka 7
SEOJK 37/SEOJK.05/2017 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
7. Pemantauan dan Pengkinian
a. Pemantauan
1) Tingkat dan sifat pemantauan yang dilakukan oleh PJK IKNB akan bergantung pada karakteristik PJK IKNB, kompleksitas usaha, tingkat risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dimiliki PJK IKNB.
2) PJK IKNB harus melakukan kegiatan pemantauan yang paling sedikit:
a) dilakukan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi nasabah dengan profil nasabah dan menatausahakan dokumen tersebut, terutama terhadap hubungan usaha atau transaksi dengan nasabah dan/atau PJK IKNB dari negara dengan program APU dan PPT yang kurang memadai;
b) melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah; dan
c) apabila diperlukan, meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah, dengan memperhatikan ketentuan anti tipping off sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU.
3) Kegiatan pemantauan profil dan transaksi nasabah dilakukan secara berkesinambungan meliputi kegiatan:
a) memastikan kelengkapan informasi dan dokumen nasabah;
b) meneliti kesesuaian antara profil transaksi dengan profil nasabah; dan
c) meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam: i. database daftar teroris; ii. daftar terduga teroris dan organisasi teroris; iii. nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang; dan iv. daftar hitam nasional (DHN).
4) Sumber informasi yang dapat digunakan untuk memantau nasabah yang ditetapkan sebagai status tersangka atau terdakwa dapat diperoleh antara lain melalui:
a) database yang dikeluarkan oleh pihak berwenang seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); atau
b) media massa, seperti koran, majalah, televisi, dan internet.
5) PJK IKNB harus melakukan klasifikasi terkait transaksi dan nasabah yang membutuhkan pemantauan khusus. Pemantauan terhadap rekening nasabah harus lebih ketat apabila terdapat nasabah berisiko tinggi.
6) Seluruh kegiatan pemantauan didokumentasikan dengan baik dalam bentuk tertulis melalui dokumen formal seperti memo, nota, atau catatan maupun melalui dokumen informal seperti korespondensi melalui email.
b. Pengkinian Data
1) PJK IKNB harus menerapkan prosedur CDD terhadap nasabahnya dalam rangka pengkinian data, untuk mengkinikan materialitas data dan risiko. CDD tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan CDD sebelumnya dan kecukupan data yang diperoleh.
2) PJK IKNB harus melakukan pengkinian data terhadap informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan serta menatausahakannya.
3) PJK IKNB harus memastikan bahwa dokumen, data atau informasi yang dihimpun dalam proses CDD selalu diperbaharui dan relevan dengan melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang ada, khususnya yang terkait dengan nasabah berisiko tinggi.
4) PJK IKNB harus mengkinikan data nasabah yang dimiliki agar identifikasi dan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan dapat berjalan efektif.
5) Pengkinian data nasabah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko. Dalam hal sumber daya yang dimiliki PJK IKNB terbatas, kegiatan pengkinian data dilakukan dengan skala prioritas.
6) Parameter untuk menetapkan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada angka 5) antara lain:
a) tingkat risiko nasabah tinggi;
b) transaksi dengan jumlah yang signifikan dan/atau menyimpang dari profil transaksi atau profil nasabah (red flag);
c) terdapat perubahan saldo yang nilainya signifikan; dan/atau
d) informasi yang ada pada customer identification file (CIF) belum sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan.
7) Pengkinian data dilakukan secara berkala sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha PJK IKNB.
8) Pelaksanaan pengkinian data terhadap nasabah yang tercantum dalam laporan rencana pengkinian data dapat dilakukan antara lain pada saat:
a) pembukaan hubungan usaha tambahan;
b) perpanjangan penggunaan produk/jasa/transaksi PJK IKNB;
c) penggantian dokumen data dan identitas nasabah; atau
d) penutupan hubungan usaha.
9) Seluruh kegiatan pengkinian data harus diadministrasikan.
10) Dalam hal nasabah yang akan dilakukan pengkinian data telah menjadi nasabah sebelum peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan berlaku, PJK IKNB harus memberitahukan secara tertulis kepada nasabah dimaksud mengenai keharusan PJK IKNB untuk menolak transaksi dan/atau menutup hubungan usaha sebagaimana tercantum dalam Romawi IV angka 4.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi IV angka 7 SEOJK 37/SEOJK.05/2017
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi IX SEOJK 37/SEOJK.05/2017 (mulai berlaku 17 Juli 2017); JDIH OJK: Berlaku
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.