Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
6. Pemeliharaan Data yang Akurat terkait dengan Transaksi, Penatausahaan Proses CDD, dan Penatausahaan Kebijakan dan Prosedur
a. PJK IKNB harus menatausahakan semua data atau dokumen transaksi, yang diperoleh melalui langkah CDD yang dilakukan baik dalam maupun luar negeri paling sedikit 5 (lima) tahun. Hal tersebut sebagai upaya untuk membantu pihak yang berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap dana yang diindikasikan berasal dari hasil kejahatan atau membantu pelaksanaan tugas dari otoritas berwenang. Dengan demikian, dokumen yang dimiliki atau disimpan PJK IKNB harus memadai sebagai alat bantu rekonstruksi terhadap transaksi individu (termasuk besarnya dan jenis mata uang yang digunakan, jika ada) sehingga dapat dijadikan bukti (jika perlu) dalam melakukan penuntutan terhadap aktivitas kejahatan.
b. Jangka waktu penatausahaan dokumen adalah sebagai berikut:
1) dokumen yang terkait dengan data nasabah dengan jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sejak:
a) berakhirnya hubungan usaha dengan nasabah; dan/atau
b) ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha;
2) dokumen yang terkait dengan transaksi keuangan nasabah dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai dokumen perusahaan; dan
3) dokumen yang ditatausahakan paling sedikit mencakup:
a) identitas nasabah termasuk dokumen pendukungnya, antara lain salinan atau rekaman dari dokumen identitas nasabah berupa kartu tanda pengenal, surat izin mengemudi, paspor, atau dokumen lainnya;
b) informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi;
c) hasil analisis yang telah dilakukan; dan
d) korespondensi dengan nasabah, termasuk berkas rekening dan korespondensi bisnis, antara lain hasil analisis yang dilakukan melalui penyelidikan yang dilakukan untuk memastikan latar belakang dan tujuan dari transaksi yang besar, rumit, dan tidak lazim.
c. PJK IKNB wajib memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi IV angka 6 SEOJK 37/SEOJK.05/2017
PDF naskah resmi, halaman 42