Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (risk based approach) yang efektif harus diimplementasikan dalam pengendalian intern dan diinternalisasikan dalam budaya PJK IKNB.
2. Pejabat senior bertanggung jawab untuk memastikan bahwa PJK IKNB memiliki struktur pengendalian internal yang efektif termasuk untuk memantau dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.
3. Pejabat senior harus menciptakan budaya manajemen risiko dan kepatuhan, memastikan bahwa pegawai taat terhadap kebijakan dan prosedur yang ditujukan untuk membatasi dan mengontrol risiko.
4. Selain kepatuhan atas pengendalian internal, penerapan program APU dan PPT juga dipengaruhi oleh faktor berikut:
a. skala dan kompleksitas PJK IKNB;
b. keragaman kegiatan usaha atau operasional PJK IKNB, termasuk keragaman negara/area geografis/yurisdiksi, nasabah, produk/jasa/transaksi, dan aktivitas transaksi PJK IKNB secara keseluruhan;
c. jaringan distribusi (delivery channels) yang digunakan;
d. volume dan skala transaksi;
e. tingkat penilaian risiko atas setiap kegiatan usaha PJK IKNB; dan/atau
f. hubungan antara PJK IKNB dengan nasabah baik secara langsung atau melalui perantara, pihak ketiga, koresponden, atau komunikasi tanpa pertemuan langsung (non face to face).
5. PJK IKNB harus memiliki kerangka pengendalian intern yang meliputi:
a. penunjukan UKK dan/atau pejabat yang bertanggung jawab dalam mengelola penerapan program APU dan PPT;
b. pemantauan khusus terhadap kegiatan operasional yang berpotensi berisiko tinggi termasuk pemantauan terhadap hal yang dinilai rentan dan berpotensi berkaitan dengan transaksi yang mencurigakan atau perlu mendapat perhatian khusus berdasarkan saran dan informasi dari asosiasi industri, regulator, atau penegakan hukum;
c. penyediaan tinjauan rutin atas penilaian risiko dan manajemen proses dengan mempertimbangkan lokasi tempat PJK IKNB beroperasi;
d. memastikan terdapat kontrol yang memadai sebelum penawaran produk/jasa/transaksi baru atau ketika ada penawaran produk/jasa/transaksi yang dimodifikasi sedemikian rupa yang berpotensi terhadap peningkatan risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme;
e. penyampaian informasi secara cepat dan tepat dalam hal terdapat indikasi dan/atau dugaan terkait risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, langkah perbaikan yang dilakukan, hasil identifikasi kelemahan atas peraturan yang dimiliki, rencana tindak untuk perbaikan, dan pelaporan yang telah disampaikan kepada pihak berwenang;
f. fokus pada pengumpulan hal terkait ketentuan peraturan perundangan-undangan, persyaratan pelaporan serta rekomendasi terkait kepatuhan atas penerapan program APU dan PPT dan melakukan pengkinian atas perubahan peraturan;
g. menerapkan kebijakan, prosedur dan kontrol atas uji tuntas nasabah (CDD);
h. penyediaan kontrol yang memadai bagi nasabah, transaksi dan produk yang berisiko tinggi, seperti batasan transaksi atau persetujuan manajemen;
i. memberikan pengawasan yang memadai terhadap pegawai PJK IKNB yang melengkapi laporan, menerima hibah, memantau aktivitas yang mencurigakan, atau terlibat dalam kegiatan lain yang merupakan bagian dari penerapan program APU dan PPT;
j. mengintegrasikan kepatuhan terhadap penerapan program APU dan PPT dalam deskripsi pekerjaan dan evaluasi kinerja yang tepat;
k. menyediakan pelatihan terkait program APU dan PPT yang tepat dan relevan untuk diberikan kepada semua pegawai;
l. untuk kelompok usaha, harus memiliki kerangka kerja pengendalian bersama; dan
m. melakukan pengujian terhadap keefektifan dari pelaksanaan program APU dan PPT dengan mengambil contoh secara acak (random sampling) dan melakukan pendokumentasian atas pengujian yang dilakukan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi V SEOJK 37/SEOJK.05/2017
PDF naskah resmi, halaman 47