Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi VI

SEOJK 37/SEOJK.05/2017 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

1. Penerapan program APU dan PPT harus didukung oleh sistem informasi manajemen yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan nasabah dengan menggunakan parameter yang disesuaikan secara berkala dan memperhatikan kompleksitas usaha, volume transaksi, dan risiko yang dimiliki PJK IKNB. 2. Kebijakan dan prosedur tertulis yang dimiliki PJK IKNB wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme, misalnya pembukaan rekening melalui internet, wesel atau perintah transfer dana melalui faksmili atau telepon, dan transaksi elektronik lainnya. 3. Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan PJK IKNB untuk menelusuri setiap transaksi (individual transaction), baik untuk keperluan internal dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan. 4. Untuk memudahkan pemantauan dalam rangka menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, PJK IKNB wajib memiliki dan memelihara profil nasabah secara terpadu (single customer identification file/single CIF). 5. Informasi yang terdapat dalam single CIF mencakup seluruh produk dan jasa yang digunakan oleh nasabah pada suatu PJK IKNB yaitu antara lain asuransi kendaraan, asuransi jiwa, asuransi kepemilikan rumah, dan asuransi unit link. 6. Untuk rekening bersama (joint account) maka CIF dibuat atas masing-masing pihak pemilik rekening bersama (joint account). Contohnya rekening bersama (joint account) atas nama A dan B, maka CIF yang dibuat adalah 2 (dua) CIF yaitu CIF atas nama A dan B dengan menginformasikan bahwa baik A maupun B memiliki rekening bersama (joint account). 7. Untuk keperluan pemeliharaan single CIF, PJK IKNB harus menetapkan kebijakan bahwa untuk setiap penambahan rekening dan/atau jasa atau produk PJK IKNB oleh nasabah yang sudah ada, PJK IKNB harus mengkaitkan rekening, jasa, atau produk tambahan tersebut dengan nomor informasi nasabah dari nasabah yang bersangkutan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi VI SEOJK 37/SEOJK.05/2017

PDF naskah resmi, halaman 49

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi IX SEOJK 37/SEOJK.05/2017 (mulai berlaku 17 Juli 2017); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH