Romawi VII
SEOJK 37/SEOJK.05/2017 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Sumber Daya Manusia Untuk mencegah digunakannya PJK IKNB sebagai media atau tujuan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang melibatkan pihak intern, PJK IKNB wajib melakukan:
a. prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (pre-employee screening) sebagai bagian dari penerapan know your employee (KYE), dengan ketentuan sebagai berikut:
1) metode screening disesuaikan dengan kebutuhan, kompleksitas usaha PJK IKNB, dan profil risiko PJK IKNB;
2) metode screening paling sedikit memastikan profil calon karyawan tidak memiliki catatan kejahatan, antara lain mengharuskan calon karyawan membuat surat pernyataan dan/atau menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
3) melakukan verifikasi identitas dan pendidikan yang telah diperoleh calon karyawan;
4) memastikan apakah calon karyawan memiliki kredit macet;
5) memastikan track record calon karyawan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 5 (lima) tahun terakhir; dan/atau
6) melakukan penelitian melalui media informasi lainnya.
b. pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan, mencakup perilaku dan gaya hidup karyawan, antara lain:
1) memastikan karyawan tidak memiliki kredit macet;
2) melakukan penelitian melalui media internet;
3) melakukan verifikasi terhadap karyawan yang mengalami perubahan gaya hidup yang cukup signifikan;
4) memantau rekening karyawan;
5) memastikan bahwa karyawan telah memahami dan mentaati kode etik karyawan (staff code of conduct); dan/atau
6) mengevaluasi karyawan yang bertanggung jawab pada aktivitas yang tergolong berisiko tinggi antara lain memiliki akses ke data PJK IKNB, berhadapan dengan calon nasabah atau nasabah, dan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa.
c. Prosedur penyaringan (pre-employee screening), pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan dituangkan dalam kebijakan KYE yang berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan strategi anti fraud.
2. Pelatihan
a. Peserta Pelatihan
1) PJK IKNB wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme kepada seluruh karyawan.
2) Dalam menentukan peserta pelatihan, PJK IKNB mengutamakan karyawan yang tugas sehari-harinya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a) berhadapan langsung dengan nasabah (pelayanan nasabah);
b) melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan program APU dan PPT; atau
c) terkait dengan penyusunan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan.
3) Karyawan yang melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan program APU dan PPT harus mendapatkan pelatihan secara berkesinambungan, sedangkan karyawan lainnya harus mendapatkan pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerjanya. Karyawan yang berhadapan langsung dengan nasabah (front liner) harus mendapatkan pelatihan sebelum penempatan.
b. Metode Pelatihan
1) Pelatihan dapat dilakukan secara elekronik (online base) maupun melalui tatap muka.
2) Pelatihan secara elektronik (online base) dapat menggunakan media e-learning baik yang disediakan oleh otoritas berwenang seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau yang disediakan secara mandiri oleh PJK IKNB.
3) Pelatihan melalui tatap muka dilakukan dengan menggunakan pendekatan antara lain:
a) tatap muka secara interaktif (misalnya workshop) dengan topik pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Pendekatan ini digunakan untuk karyawan yang mendapatkan prioritas dan dilakukan secara berkesinambungan, misalnya setiap tahun; dan/atau
b) tatap muka satu arah (misalnya seminar) dengan topik pelatihan adalah berupa gambaran umum dari penerapan program APU dan PPT. Pendekatan ini diberikan kepada karyawan yang tidak mendapatkan prioritas dan dilakukan apabila terdapat perubahan ketentuan yang signifikan.
c. Materi dan Evaluasi Pelatihan
1) PJK IKNB dapat mengembangkan materi pelatihan terkait penerapan program APU dan PPT sesuai dengan kebutuhan. Beberapa topik yang dapat menjadi materi dalam pelatihan antara lain:
a) pelatihan implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT;
b) tren dan perkembangan profil risiko produk sektor keuangan untuk pelatihan teknik, metode, dan tipologi tindak pidana Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme; dan/atau
c) konsekuensi apabila karyawan melakukan tipping off untuk pelatihan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme.
2) Kedalaman materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan karyawan dan kesesuaian dengan tugas dan tanggung jawab karyawan.
3) Untuk mengetahui tingkat pemahaman karyawan dan kesesuaian materi pelatihan, PJK IKNB harus melakukan evaluasi terhadap setiap pelatihan yang telah diselenggarakan.
4) Evaluasi dapat dilakukan secara langsung melalui wawancara atau secara tidak langsung melalui tes.
5) PJK IKNB harus melakukan upaya tindak lanjut dari hasil evaluasi pelatihan melalui penyempurnaan materi dan metode pelatihan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi VII SEOJK 37/SEOJK.05/2017
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi IX SEOJK 37/SEOJK.05/2017 (mulai berlaku 17 Juli 2017); JDIH OJK: Berlaku
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.