Romawi VIII
SEOJK 37/SEOJK.05/2017 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Laporan Action Plan
a. Laporan action plan paling sedikit memuat langkah pelaksanaan program APU dan PPT dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan yang harus dilaksanakan oleh PJK IKNB sesuai dengan target waktu selama periode tertentu sebagaimana ditetapkan dalam action plan, yaitu memuat antara lain:
1) penyesuaian sistem, perjanjian pembukaan hubungan usaha, dan mitigasi risiko terkait penerapan CDD sederhana (simplified CDD);
2) pengelompokan nasabah berdasarkan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach);
3) penyempurnaan infrastruktur terkait dengan teknologi informasi;
4) persiapan dalam pembangunan single customer identification file (single CIF);
5) penunjukkan pejabat/pegawai yang menjalankan fungsi UKK di kantor cabang yang kompleksitas usahanya tinggi;
6) penyiapan sumber daya manusia yang memadai; dan/atau
7) penyesuaian teknologi informasi untuk pelaksanaan program pengkinian data nasabah dan pemilik manfaat (beneficial owner).
b. Laporan action plan harus disetujui dan disampaikan oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau salah satu anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT.
c. Dalam hal terdapat perubahan atas action plan, kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT, laporan rencana kegiatan pengkinian data, yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, PJK IKNB wajib menyampaikan perubahan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.
2. Laporan Penyesuaian Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT PJK IKNB yang telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT harus menyampaikan laporan penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan paling lambat tanggal 16 September 2017.
3. Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data dan Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data
a. Laporan rencana kegiatan pengkinian data dan laporan realisasi kegiatan pengkinian data harus disetujui dan disampaikan oleh Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau salah satu anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT.
b. Penyampaian laporan rencana pengkinian data sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan dilakukan oleh Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan atau salah satu anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember.
c. Penyampaian laporan realisasi pengkinian data sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan dilakukan oleh Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan atau salah satu anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember.
d. Penyampaian laporan rencana pengkinian data sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk pertama kalinya disampaikan paling lambat akhir bulan September 2017. Sementara penyampaian laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk pertama kalinya disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember 2017.
e. Perubahan atas laporan rencana kegiatan pengkinian data dapat dilakukan sepanjang terdapat perubahan yang terjadi di luar kendali PJK IKNB dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.
4. Tata Cara Penyampaian Laporan Penerapan Program APU dan PPT
a. PJK IKNB harus menyampaikan laporan penerapan program APU dan PPT yang telah ditandatangani oleh Direksi, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) surat pengantar penyampaian laporan penerapan program APU dan PPT yang ditandatangani oleh Direksi disampaikan dalam bentuk hasil cetak komputer (hardcopy); dan
2) isi laporan penerapan program APU dan PPT disampaikan dalam bentuk elektronik (softcopy).
b. Alamat penyampaian laporan untuk DPLK: Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan u.p. Direktur Pengawasan Dana Pensiun Gedung Menara Merdeka Lantai 22 Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2 Jakarta 10110
c. Alamat penyampaian laporan untuk Perusahaan Pembiayaan, PMV, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur: Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan Gedung Menara Merdeka Lantai 19 Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2 Jakarta 10110 dan bagi Perusahaan Pembiayaan dan PMV yang memiliki unit usaha syariah, disampaikan kepada: Direktur IKNB Syariah Gedung Menara Merdeka Lantai 23 Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2 Jakarta 10110
d. Alamat penyampaian laporan untuk Perusahaan Pergadaian dan LPEI: Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Khusus Gedung Menara Merdeka Lantai 26 Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2 Jakarta 10110 dan bagi Perusahaan Pergadaian yang memiliki unit usaha syariah, disampaikan kepada: Direktur IKNB Syariah Gedung Menara Merdeka Lantai 23 Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2 Jakarta 10110
e. Alamat penyampaian laporan untuk Perusahaan Pembiayaan, PMV, dan Perusahaan Pergadaian yang menjalankan seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah: Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya u.p. Direktur IKNB Syariah Gedung Menara Merdeka Lantai 23 Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2 Jakarta 10110
5. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
6. Penyampaian laporan bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Pialang Asuransi, dan Perusahaan Asuransi yang memiliki unit usaha syariah adalah penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan berkala perusahaan perasuransian.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi VIII SEOJK 37/SEOJK.05/2017
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi IX SEOJK 37/SEOJK.05/2017 (mulai berlaku 17 Juli 2017); JDIH OJK: Berlaku
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.